Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan nasional Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak

Menteri Agraria Dan tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tetang Pedoman Pengembangan kawasan Berorientasi Transit

Rancangan Undang Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Perkebunan

Land Transfers A Case Study

Applied Geomorpology Geomorphological Surveys for Environmental Development

Persoalan Agraria Kontemporer: Teknologi, Pemetaan, Penilaian Tanah, dan Konflik (Hasil Penelitian Strategis 2017)

TPA Top Score

Bank Soal Full Pembahasan psikotes-TPA+TBS,

Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik

Kamus Hukum

Hukum Tata Nrgara Republik Indonesia Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 hingga kini

Bank Soal dan Simulasi Toefl Complete Listening, Structure, and Reading Test and Practices

Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik)

Belajar Pidato & MC Panduan Mudah & Cepat Memukau Audience Dengan Percaya Diri

Surat Kecil Untuk Tuhan

Penyusun Laporan pengembangan Diri & Publikasi ilmiah Buku Pedoman Guru

Optimalisasi Pelayanan Peralihan Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar(STudi Terhadap peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor I Tahun 2010 tentang Standar pelayanan dan Pengaturan pertanahan)

KONSOLIDASI TANAH SEBAGAI PENATAAN PERTANAHAN PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 DI KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2011 Fakta Korupsi Dalam Layanan Publik