Kitab Undang-Undang Agraria Dan Pertanahan

Mereka Yang Terlupakan : Memoar Rahmat Shigeru Ono Bekas Tentara Jepang Yang Memihak Republik

Mobilitas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Awal Abad Ke-20: Suatu Kajian Sejarah Sosial

KONFIGURASI DASAR TEORI-TEORI KOMUNIKASI ANTARBUDAYA

PAGEBLUK 1965

KITAB KUNING, PESANTREN DAN TAREKAT

"Kebijakan Air Bersih

GLOBAL INSTITUTIONS AND RESPONSIBILITIES

DISPUTE SETTLEMENT MECHANISMS UNDER THE ASEAN LEGAL FRAMEWORKS

Reformasi Birokrasi kepemimpinan Dan Pelayanan Publik : Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi daerah Di Indonesia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSSALAM

Pelanggaran PPAT Dalam Penitipan Uang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Sebelum Berlakunya Peraturan Menteri agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018

Peranana PPAT Dalam Pendaftaran Peralihan HAT Terhadap Validasi BPHTB dan PPH

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Beserta Akibat Hukumnya

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Karena Jual Beli Untuk Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

Implikasi Peran Ganda Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Sebagai Kepala Wilayah dalam Pelaksanaan Catur Tertib Pertanahan

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (Pada Kantor PPAT Hendi Rusinanto,S.H., Di Kabupaten Bantul

Etika Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta-Akta Berkaitan Dengan Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018

Pelaksanaan Pemberian dan Pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor PPAT Widyantara

PENATAAN PERTANAHAN SECARA SWADAYA DI WILAYAH KECAMATAN GIANYAR, KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI