PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: prosedur
KATA KUNCI: prosedur
 | EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM IMPLEMENTASI PENDAFTRAN TANAH KAWASAN SIAP BANGUN (KASIBA ) DI KOTA BATAM (KENDALA, ANALISIS DAN SOLUSI KEBIJAKAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Peraturan Perundang,Undangan,Kasiba,Aset,HPL |
 | MEMAHAMI PENELITIAN HUKUM NORMATIF - Prenada - 2022 - Metode Penelitian hukum |
 | HUKUM PERJANJIAN KREDIT GUNAKAN AGUNAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI - Jala Permata Aksara - 2023 - Hukum Perjanjian |
 | HUKUM ACARA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI INDONESIA - Reka Cipta - 2022 - Hak Kekayaan Intelektual |
 | EFEKTIVITAS PEMANFAATAN APLIKASI PELAYANAN PERTANAHAN SEGO TIWUL (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Penerapan,Sego tiwal,Pelayanan Pertanah |
 | DAMPAK PENGADAAN TANAH PERLUASAN BANDARA NGLORAM BAGI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA NGLORAM KECAMATAN CEPU KABUPATEN BLORA JAWA TENGAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pembangunan,Bandara,Dampak Lingkungan,Dampak Ekonomi,Dampak Sosial |
 | PERMASALAHN DAN ALTERNATIF SOLUSI DALAM PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEAMNFAATAN RUANG (KKPR) DI KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - permasalahan,perizinan KKPR,sistem OSS,RBA |
 | PENINGKATAN KUALITAS DATA MENGGUNAKAN ACUAN PETUNJUK TEKNIS PTSL TERINTEGRASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Implementasi,Kendala,PTSL,Terintegrasi |
| UJI AKURASI PETA BIDANG TANAH HASIL PENGUKURAN FOTOGRAMETRIS KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (STUDI DI DESA PAKETINAN, KECAMATAN SAMPANG, KABUPATEN CILACAP) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - PTSL,Metode Fotogrametris,Uji Akurasi |
 | TUMPANG TINDIH HAK ATAS TANAH ANTARA SALAM PRAWIRO SOEDARMO DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO (Studi di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro)" - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Sengketa,sertipikat tanah,tumpang tindih |
 | RESOLUSI KONFLIK PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT KELURAHAN DONAN DENGAN YAYASAN DHARMA MULIA MELALUI PENDEKATAN REFORMA AGRARIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Penyerobotan Tanah,Resolusi Konflik,Gugus Tugas Reforma Agraria,GTRA,Redistribusi Tanah |
 | PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN PADA HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN BADAN PENGUASAAN BATAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Hak Tanggungan,BP Batam,Eksekusi |
 | EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH JALAN KENDARI-TORONIPA MENURUT PERATURAN MENTERI ATR/Ka-BPN NOMOR 19 TAHUN 2021 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pembangunan,Pengadaan Tanah,DPPT,Evaluasi |
 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELANCARAN PENERBITAN REKOMENDASI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BATAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - PTSL,Hak Pengelolaan,Rekomendasi |
 | PRINSIP-PRINSIP HUKUM TATA NEGARA INDONESIA - PT Kanisius - 2022 - Hukum Tata Negara Indonesia |
 | HUKUM KEPARIWISATAAN - Setara Press - 2021 - Peraturan Kepariwisataan |
 | BUDAYA PANCASILA MEREVOLUSI PERILAKU 'BUDAYA' BOHONG - Buku Kompas - 2022 - Pancasila,Karakteristik Bangsa Indonesia |
 | HUKUM KEPARIWISATAAN - Setara Press - 2021 - Peraturan Kepariwisataan |
 | KONSEP DASAR DAN PRINSIP-PRINSIP PERADILAN TATA USAHA NEGARA - Rajawali Pers - 2022 - Peradilan Tata Usaha Negara |
 | ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK - PT. Hanindita Graha Widya - 2003 - Kebijakan Publik |
