
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kepala Daerah Istimiwa Yogyakarta - Prop.Daerah Istimiwa Yogyakarta - 1997 |
![]() | Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan sendir(Gagasan pembentukan UU Begadaian) - Permasalahan Yuridis yang timbul terkait lisensi merek terkenal - Penerapan norma dan asas-asas Hukum Adat dalam praktik pidana perdata - Eksistensi hukum delik adat dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di malukuntengah - Efektifitas penegak hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga - Kebijakan pidana mati terhadap perempuan - Asas keseimbangan dalam konsep rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidada - Perlunya menanamkan budaya antikurupsi dalam diri anak sejak usia dini - Bantuan hukum golongan tidak mampu dalam perkara perdata di pengadilan negeri yogyakarta - Asylum seekers in japan : A Hard road - Pengaturan pajak daerah di prop.Daerah Istimiwa Yogyakarta - Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di kabupaten sleman- Akibat pemilihan Forum dalam kontrak yang memuat klausula arbritase - Integrasi Mediasi dalam sistem peradilan: Studi komparatif mediasi pengadilan indonesia dan jepang. - Fak Geografi UGM - 2012 |
![]() | BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik dan Kontribusinya Terhadap Ketahanan Wilayah di Kab.Sleman - Proses Pergeseran Pola Pemelikan dan Penguasaan Tanah Perkebunan Tembakau Deli - The Analisis of Assessment Ratio:Case Study in Sleman Regency District Kualitas Penduduk Prop.Daerah Istimiwa Yogyakarta. - STPN Press - 2003 - Jurnal Bhumi |
![]() | WIDYA BHUMI: MAJALAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Pembagian Kewenangan Pusat, Prop.Daerah di Bidang Pertanahan - Implementasi Kebijakan PP No.46 Tahun 2002 di Kantor Pertanahan Kota Malang - Kebijakan Pertanahan Penguasaan Tanah yang Konsisten dan Responsif - Constructing A Chocoropleth Map (Another Choice To Present A Map) - Regresi Sebagai Model Pengukuran Nilai Tanah. - STPN - 2003 - Kewenangan Pusat,Implementasi Kebijakan |