PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: primer
KATA KUNCI: primer
 | PENERAPAN "LAYANAN TANPA LAMA" BAGI MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pelayanan publik,Inovasi,Pertanahan,Respon Masyarakat,Layanan Tanpa Lama |
 | ANALISIS PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN SEBELUM DI TERBITKAN HAK PENGELOLAAN DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Hak Guna Bangunan,Hak Primer dan Sekunder,Hak Pengelolaan |
 | PELAKSANAAN DAN PROBLEMATIKA DALAM INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI OBJEK PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL YOGYAKARTA BAWEN II DI KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pengadaan Tanah,Inventarisasi dan Identifikasi,Kendala |
 | DAMPAK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN KONDISI SOSIAL MASYARAKAT DI DESA LEBANISUKO KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Dampak Sosial,Pengadaan Tanah,Perubahan Lahan |
 | EVALUASI KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI DESA BILOK PETUNG KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - kelembagaan,reforma agraria,sinergi,kepioniran |
 | IMPLEMENTASI PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA DI KALURAHAN BANGUNKERTO, KAPANEWON TURI, KABUPATEN SLEMAN. - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Reforma Agraria,penataan akses,implementasi masyarakat |
 | ANALISIS FAKTOR PENYEBAB STRATEGI PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN MELALUI KEBIJAKAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Alik Fungsi Lahan,Lahan Sawah Dilindungi;,Faktor Penyebab; Kesesuaian Strategi Pengendalian |
 | METODE VALIDASI DATA SPASIAL, TEKSTUAL, DAN INTEGRASINYA TERHADAP ANOMALI BIDANG TANAH SERTA PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN UNTUK MEWUJUDKAN DESA LENGKAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Anomali Bidang Tanah,Desa lengkap,Data Spasial,Data Tekstual,Kualitas Data |
 | HAK WARGA NEGARA DAN KEWAJIBAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM Inteligensia Media - 2022 - Kewarganegaraan |
 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATANRUANG UNTUK KEGIATAN NON BERUSAHA DI KABUPATEN SIDOARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Pelaksanaan KKPR,Peran,Permasalahan |
| KOMUNIKASI ANTARPRIBADI - Parama Ilmu - 2020 - Hubungan Antarpribadi |
| DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM ANGKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA IN FIGURES 1999 - Badan Pusat Statistik Propinsi daerah Istimewa - 1999 - Statistik Sleman |
| STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH PADA LAHAN GAMBUT (Studi di Kelurahan Air Hitam, Kota Pekanbaru) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Pendaftaran Tanah |
 | KESUBURAN DAN KUALITAS AIR SEBAGAI PENENTU PRODUKTIVITAS PERIKANAN - Graha Ilmu - 2021 - Air |
| STATUS TANAH DAN BANGUNAN MILIK PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA SETELAH KEMERDEKAAN REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMOR-LESTE. - Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya - 2017 - Status Tanah dan Bangunan,Warga Negara indonesia,Kemerdekaan Timor,Leste |
| PENGEMBANGAN WILAYAH KONSEP DAN TEORI EDISI 2 - Expert - 2018 - Pembangunan Ekonomi |
 | KEWENANGAN KRATON YOGYAKARTA DALAM PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH KRATON DI ERA OTONOMI DAERAH - Sekolah Pascasarjana UGM - 2005 - Kewenangan,Tanah Keraton |
 | KONSEP HUKUM THE CONCEPT OF LAW - Nusamedia - 2009 - Konsep Hukum |
 | DAMPAK PENGGUNAAN BANDARA INTERNATIONAL JAWA BARAT (BJIB) TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pembangunan BJIB,Penggunaan Tanah,Pasar Tanah,Sosial Ekonomi |
 | PENGUATAN HAK ATAS TANAH NELAYAN DI AREA HAK PENGELOLAA (HPL) PT. PELINDO II PADA KELURAHAN SUMBER JAYA KOTA BENGKULU - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Konflik,Penguasaan Ilegal,Penguatan HAT |
