PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: primer
KATA KUNCI: primer
 | PENATAUSAHAAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR MENJADI TANAH NEGARA BEKAS TANAH TELANTAR SEBAGAI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (Studi Kasus PT. Citrawahana Rimba Kencana Di Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Telantar,Hak Guna Usaha,Pemegang Hak |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA, DAN DAMPAK ALIH FUNGSI TANAH KAS DESA MENJADI KAWASAN WISATA JANTI PARK (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Alih Fungsi Tanah,Wisata,Pembangunan Berkelanjutan |
 | STRATEGI MERAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN DAMPAK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Zona Integritas,Strategi,Implementasi,aktor Pendukung dan Penghambat,Dampak |
 | TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 166/B/2022/PT.PTUN.JKT.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Pembatalan,Pengadilan Negeri,Pengadilan TUN |
 | KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH HAK MILIK ANTARA PERUSAHAAN PENGEMBANG DENGAN PEMILIK TANAH (Studi Perolehan Tanah Pengembang Perumahan di Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPJB,Penyediaan Tanah,Perusahaan Pengembang,Jual Beli |
 | PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Sertipikat Hak Guna Bangunan,Tumpang Tindih,Pengadilan Tata Usaha Negara |
 | MEKANISME, PERMASALAHAN DAN DAMPAK PENGADAAN TANAH PADA TANAH DESA UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMBANGUNAN TOL JOGJA- BAWEN DI YOGYAKARTA (STUDI DI KALURAHAN TAMBAKREJO, KAPANEWON TEMPEL, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan Tanah,Tol Jogja,Bawen,Ganti Kerugian,Sewa Menyewa,Kasultanan |
 | STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MESES DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN NASRAK (STUDI DI DESA COT DARAT, KECAMATAN SAMAJAGA KNBUPATEN ACER BARATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Pemberdayaan Masyarakat Pesisir,Kesejahteraan Masyarakat,Desa Cot Darat,Kecamata |
 | STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI ALIR MEDIA GUNA PENYIAPAN DATA PELAYANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
BADUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Transformasi Digital,Alih Media,Strategi |
 | PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI PENGADAAN TANAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN PIHAK YANG BERHAK
(Studi di Bendungan Danu Kerthi Desa Sawan dan Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kesejahteraan,Pengadaan Tanah,Uang Ganti Rugi |
 | PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG PADA SEKTOR BERUSAHA MELALUI APLIKASI OSS DI KABUPATEN SIDOARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,Peningkatan Layanan Perizinan |
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSANAAN PTSL TERINTEGRASI TAHUN 2023 SERTA RELEVANSINYA TERHADAP PETUNJUK TEKNIS NOMOR 3/JUKNIS-HK.02/11/2023 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Petunjuk Teknis,Relevansi,PTSL Terintegrasi |
 | METODE PENELITIAN SOSIAL KUALITATTIF PANDUAN MEMBUAT TUGAS AKHIR/KARYA ILMIAH - PT Refika Aditama - 2014 - Metode Ilmiah |
 | EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM IMPLEMENTASI PENDAFTRAN TANAH KAWASAN SIAP BANGUN (KASIBA ) DI KOTA BATAM (KENDALA, ANALISIS DAN SOLUSI KEBIJAKAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Peraturan Perundang,Undangan,Kasiba,Aset,HPL |
 | EVALUASI PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA DI KAWASAN PESISIR: STUDI KEMITRAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DI DESA AMBULU, KECAMATAN LOSARI, KABUPATEN CIREBON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Penanganan Akses: Kemitraan Aset Penghidupan,Kerentanan Masyarakat Masyarakat Pesisir |
 | PROBLEMATIKA PELAYANAN PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN BOGOR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pertimbangan teknis pertanahan,KKPR,RDTR |
 | PENERAPAN "LAYANAN TANPA LAMA" BAGI MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pelayanan publik,Inovasi,Pertanahan,Respon Masyarakat,Layanan Tanpa Lama |
 | ANALISIS PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN SEBELUM DI TERBITKAN HAK PENGELOLAAN DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Hak Guna Bangunan,Hak Primer dan Sekunder,Hak Pengelolaan |
 | PELAKSANAAN DAN PROBLEMATIKA DALAM INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI OBJEK PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL YOGYAKARTA BAWEN II DI KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pengadaan Tanah,Inventarisasi dan Identifikasi,Kendala |
 | DAMPAK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN KONDISI SOSIAL MASYARAKAT DI DESA LEBANISUKO KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Dampak Sosial,Pengadaan Tanah,Perubahan Lahan |
