PEMBERIAN HAK ATAS TANAH ASAL KONVERSI HAK BARAT BERDASARKAN KEPPRES RI NOMOR 32 TAHUN 1979 DI KODYA MATARAM DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT.

Kepres RI No. 80 Tahun 2003 PEDOMAN PELKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam periode berlakunya undang-undang Dasar 1945

Pertanian Menjawab Tantangan Ekonomi Nasional - Argumentasi Teoritis, Faktual dan Strategi Kebijakan

Reforma Agraria - Dalam Tinjauan Komparatif

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Keppres No. 80 Tahun 2003

Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer

PERBANDINGAN PRODUKSI SERTIPIKAT SEBELUM DAN SESUDAH KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1988.

Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)

Perspektif Hukum Dalam Dunia Properti

Kamus Indonesia-Inggeris - Edisi Populer

Konflik Sosial Proses Ganti Rugi Lahan dan Bangunan Korban Lumpur Lapindo

Kamus Istilah Filsafat Dan Ilmu

Kamus Ungkapan Indonesia-Inggris - Dictionary of Idioms and Idiomatic Expressions

PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN TINGKAT KELAYAKAN HIDUP PETANI DI BEBERAPA DESA IMPRES DESA TERTINGGAL DI KECAMATAN BERBEK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK JAWA TIMUR.

Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional

Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global

STUDI TENTANG PELAKSANAAN PENSERTIFIKATAN TANAH SECARA MASAL SWADAYA DI DESA INPRES TERTINGGAL (IDT) KAB.DATI II PONOROGO

Meraih Sistem Manjemen Mutu ISO 9001:2008. Kegiatan Kediklatan Triwulan II Tahun 2013. Pengembangan Prinsip Reinventing Government Dalam Upaya Mewujudkan Profesionalisme Widyaiswara.

Ensiklopedi Islam Lengkap