KAJIAN GRONKAART SEBAGAI ALAT BUKTI DAN/ATAU ALAS HAK ATAS TANAH DI KOTA SEMARANG

EVALUASI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH EKS KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS

EVALUASI PENGADAAN TANAH SKALA KECIL DENGAN DAN TANPA PENETAPAN LOKASI DI KABUPATEN SLEMAN

SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP ( STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR )

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN APLIKASI SANTRI PTSL DAN SIAP UNTUK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) ( STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR PROPINSI JAWA BARAT)

Ngandagan Kontemporer: Implikasi Sosial Landreform Lokal

PENGUATAN LEMBAGA PERPUSTAKAAN

KUASA EKSKLUSI DILEMA PERTANAHAN DI ASIA TENGGARA

HIMPUNAN POLICY BRIEF PERMASALAHAN DAN KEBIJAKAN AGRARIA, PERTANAHAN, DAN TATA RUANG DI INDONESIA

1000 Peribahasa Daerah Tentang Tanah/Pertanahan Di Indonesia

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai - Sebuah Pendekatan Negosiasi

Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar adat

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI KABUPATEN SLEMAN

PRINSIP-PRINSIP HUKUM ADAT TENTANG TANAH

PEMILU 2004 DAN KONSOLIDASI DEMOKRASI

CATATAN-CATATAN TERHADAP HUKUM ADAT DEWASA INI

PANCASILA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PANDANGAN TERHADAP ANCAMAN "THE LOST GENERATION"

INKLUSI, EKSKLUSI DAN PERUBAHAN AGRARIA REDISTRIBUSI TANAH KAWASAN HUTAN DI INDONESIA

HUKUM AGRARIA DALAM TANTANGAN PERUBAHAN

GOVERNANCE REFORRM DI INDONESIA: MENCARI ARAH KELEMBAGAAN POLITIK YANG DEMOKRATIS DAN BIROKRASI YANG PROFESIONAL