PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: pre
KATA KUNCI: pre
 | PROBLEMATIKA PENGATURAN TANAH PADA KAWASAN SEMPADAN SUNGAI (STUDI DI SUNGAI WINONGO, KALURAHAN TIRTONIRMOLO, KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sempadan Sungai,Efektivitas Peraturan,Interpretasi Stakeholder |
| PROBLEMATIKA PENGATURAN TANAH PADA KAWASAN SEMPADAN SUNGAI (STUDI DI SUNGAI WINONGO, KALURAHAN TIRTONIRMOLO, KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sempadan Sungai,Efektivitas Peraturan,Interpretasi Stakeholder |
 | ANALISIS KESESUAIAN RENCANA DETAIL TATA RUANG TERHADAP POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN BOJONGSOANG, KABUPATEN BANDUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perubahan Penggunaan Lahan,Kesesuaian RDTR,Potensi Perubahan Penggunaan Lahan |
 | KESESUAIAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DAN LAHAN SAWAH EKSISTING TERHADAP POLA RUANG SEBAGAI REKOMENDASI REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MADIUN (Studi di Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kesesuaian,Alih Fungsi,Lahan Sawah yang Dilindun,Lahan Sawah Eksisting,Rencana Tata Ruang Wilayah,Rekomendasi |
 | PELUANG PENATAAN AKSES BERDASARKAN KONDISI WILAYAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Kalurahan Banjarasri Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Potensi Wilayah |
 | EVALUASI PETUGAS PENILAI DALAM MELAKSANAKAN PENILAIAN UNTUK RUMAH TINGGAL DENGAN PENDEKATAN BIAYA UNTUK NJOP PBB-P2 DI KOTA SURABAYA (STUDI BADAN PENDAPATAN DAERAH, KOTA SURABAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Evaluasi,Pendekatan Biaya,Penilaian Properti |
 | KESESUAIAN DAN DAMPAK KETIDAKSESUAIAN ANTARA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DAN POLA RUANG DI KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lahan Sawah yang Dilindungi,LSD,Rencana TataRuang Wilayah,RTRWKesesuaian Lahan |
 | PENATAUSAHAAN TANAH SULTAN GROUND DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO 33 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN KADIPATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penatausahaan,Tanah Sultan Ground,Problematika dan Solusi |
 | MEKANISME, PROGRES, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH JALAN TOL PADANG-SICINCIN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Mekanisme,Progres,Permasalahan,Solusi,Pengadaan Tanah |
 | PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN PERKOTAAN BANYAKAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Undang,Undang Cipta Kerja,KKPR,PKKPR |
 | PELAKSANAAN DAN KENDALA DALAM MEWUJUDKAN DESA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Desa Lengkap,Peningkatan Kualitas Data |
 | PEMBANGUNAN BASIS DATA PERTANAHAN MULTIGUNA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Basis Data Pertanahan,Multiguna Layanan,Tertib Administrasi Pertanahan |
 | PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH YANG TERINDIKASI MUSNAH DI KALURAHAN BANARAN, KAPANEWON GALUR, KABUPATEN KULON PROGO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Terindikasi Musnah,Letter C,Sungai Progo |
 | PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH BEKAS HGU MELALUI REFORMA AGRARIA (Studi di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penyelesaian konflik,penataan aset,penataan akses,reforma agraria |
 | PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DI KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA, PADA TAHUN 2017-2021 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penguasaan tanah,kawasan hutan,Perpres Nomor 88 Tahun 2017,hutan lindung,satwa alam laut |
 | DAMPAK PENGADAAN TANAH BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN FISIK, SOSIAL, DAN EKΟΝΟΜΙ (Studi Pada Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan tanah,Perubahan,Dampak |
 | DAMPAK PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA MELALUI USAHA PENGOLAHAN GULA AREN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT (Studi di Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Peningkatan Pendapatan |
 | ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DAN POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP PENERAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
(Studi di Kelurahan Warungboto, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perubahan Penggunaan Tanah,potensi,kesesuaian |
 | PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN DI KECAMATAN SALOMEKKO KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2001 - Pengadaan Tanah,Pembangunan Bendungan |
 | PERSEPSI PEGAWAI TENTANG REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PERTANAHAN BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Persepsi Pegawai,Pemahaman Pegawai,Reformasi Birokrasi,Pelayanan Publik |
