KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN PERDATA ATAS OBJEK PERKARA A QUO YANG SAMA (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo Sumatera Utara)

KAJIAN HUKUM JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 (Studi di Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung)

VARIASI PERUBAHAN NILAI TANAH AKIBAT RENCANA PINTU JALAN TOL SOLO-KERTOSONO DI DESA BAGI KECAMATAN MADIUN DAN DESA GARON KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN

PENGARUH JARAK LOKASI CENTRAL BUSINESS DISTRICT (CBD) TERHADAP NILAI TANAH DI KAWASAN SOLO BARU

PENERAPAN TRAVEL COST METHOD DALAM VALUASI EKONOMI KAWASAN WISATA BUDAYA DESA PENGLIPURAN KABUPATEN BANGLI

PENILAIAN EKONOMI KAWASAN OBYEK WISATA WADUK GAJAH MUNGKUR KABUPATEN WONOGIRI DENGAN TRAVEL COST METHOD

SENGKETA TANAH DI PULAU LEMBEH DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

DAMPAK EKOLOGIKAL PEMBANGUNAN PERUMAHAN PADA LAHAN PERTANIAN DI DESA BANYURADEN KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMBANGUNAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA (Studi di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan)

PEMETAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI SEMPADAN CI SADANE KECAMATAN SERPONG, KOTA TANGERANG SELATAN

UPAYA PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN WONOGIRI DAN KECAMATAN SELOGIRI KABUPATEN WONOGIRI

PEMANFAATAN DATA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (P4T) UNTUK RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DESA (Studi di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul)

KESESUAIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA KENDARI

Kursus Kilat Langsung Mahir Kuasai Tenses

PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PASCA PEMBANGUNAN BANDAR UDARA ARUNG PALAKA KABUPATEN BONE

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH PERTANIAN DI DESA BOJONG, KECAMATAN KAWUNGANTEN, KABUPATEN CILACAP

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN BIDANG TANAH DI KAWASAN TERDAMPAK LUMPUR SIDOARJO (Studi di Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin)

KEWAJIBAN PENDAFTARAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN (Studi Kantor Pertanahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat)

PROBLEMATIKA JUAL BELI DI BAWAH TANGAN TANAH BERSERTIPIKAT UNTUK MEMENUHI AZAS PUBLISITAS (Studi Kasus Putusan Perdata Nomor 487/Pdt/2015/PN.TNG, 207/Pdt.G/2006/PN.JKT.BAR, dan 424/PDT.G/2009/PN.TNG)

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DALAM RANGKA PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA DI SATUAN KERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA