PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN MELALUI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DAN PERHUTANAN SOSIAL DI DESA CIMRUTU, KECAMATAN PATIMUAN, KABUPATEN CILACAP

PEMETAAN OBJEK REFORMA AGRARIA DALAM KAWASAN HUTAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANYUASIN)

IDENTIFIKASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH UNTUK KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA-PERHUTANAN SOSIAL KAWASAN HUTAN DI DESA KEDUNGASRI, KECAMATAN TEGALDLIMO, KABUPATEN BANYUWANGI

EVALUASI KESESUAIAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGADAAN TANAH DALAM PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL TEBING TINGGI-PEMATANG SIANTAR

EVALUASI KESESUAIAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KEGIATAN PENGADAAN TANAH DI BENDUNGAN KARIAN KABUPATEN LEBAK

UPAYA PENYELESAIAN PENGUASAN TANAH KAWASAN HUTAN DENGAN PENDEKATAN SPASIAL MENUJU REFORMA AGRARIA DAN PERHUTANAN SOSIAL (STUDI DI DESA KEDUNGSARI, KECAMATAN TEGALDLIMO, KABUPATEN BANYUWANGI)

EVALUASI KESESUAIAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KEGIATAN PENGADAAN TANAH DI JALUR JALAN LALU LINTAS SELATAN (JJLS) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

REFORMA AGRARIA DI KAWASAN HUTAN : IDENTIFIKASI TANAH MASYARAKAT UNTUK OBJEK REFORMA AGRARIA DI, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

PEMETAAN PARTISIPATIF GUNA PENGUSULAN TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA(TORA) DALAM KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Beserta Akibat Hukumnya

PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA ( Di Desa Tiga Berkat Dan Desa Suka Bangun Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat)

PERBANDINGAN NILAI TANAH BERBASIS BIDANG, PETA ZNT, NJOP SPPT PBB, DAN HARGA PASAR SERTA DAMPAKNYA TERHADAP NILAI PNBP, BPHTB DAN PBB (Studi di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)

UPAYA PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN WONOGIRI DAN KECAMATAN SELOGIRI KABUPATEN WONOGIRI

RAPOR BIRU PRESIDEN SBY-9 Alasan Melanjutkan Kepemimpinan Nasional

EFEKTIVITAS PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG

DEAGRARIANISASI RUMAH TANGGA PERTANIAN AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN KEBIJAKAN PENGENDALIANNYA DI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

UJI DISPARITAS NILAI TANAH PADA PETA ZONA NILAI TANAH BPN, HARGA TRANSAKSI DAN NJOP SERTA PENGARUHNYA TERHADAP POTENSI KEHILANGAN PENERIMAAN NEGARA DI KOTA MADIUN

Membangun Masyarakat Irian jaya

SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PERBEDAAN LUAS BIDANG TANAH PADA LETTER CATAU SPPT DENGAN LUAS BIDANG TANAH PADA SERTIPIKAT Dl DESA KAYEN KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI

KOORDINASI ANTARA KANTOR PERTANAHAN DENGAN BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PERTANAHANDI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA