Blangko Dalam Masalah BPN & IPPAT Dalam Aksara Nomor 4.88.VIII

Diklat PPAT "Pertempuran" Baru Pasal 15.2.f nomor 7.79.VII

Masih Ada 12.000 Untuk PPAT Ketua Umum IPPAT Dalam Rebutan

Ketum IPPAT Harus Reformasi Pasal - pasal Banci nomor 3.87.VIII

IPPAT Siap Bersinergi dengan BPN Mengharap BPN dan IPPAT di Posisinya Nomor 4.124.Xi

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Dan Petunjuk PPAT Di Indonesia Tahun: 1951-2003

Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT

Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA TANAH PADA DAERAH SEKITAR PUSAT GEMPA DI KECAMATAN IMOGIRI KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KOMPARASI KUALITAS PELAYANAN PPAT SEMENTARA DAN PPAT (STUDI DI KABUPATEN DEMAK PROPINSI JAWA TENGAH)

PENGARUH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP KINERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN SLEMAN

STUDI TENTANG HARGA TANAH DI KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA TANAH PADA DAERAH PARIWISATA PANTAI DI KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Peran Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dalam Mereduksi Sengketa Pertanahan yang diupayakan Melalui Mediasi di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

PELAYANAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH PASCA PEMEKARAN WILAYAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAIPROPINSI SUMATERA UTARA

PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SLEMAN

JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN MENURUT PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM (Studi Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah)

PRAKTIK PELAKSANAAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DI KABUPATEN SLEMAN

EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupatenn Sleman)