Buku Tuntunan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.

Tugas dan kewenangan pejabat pembuat akta tanah dalam kaitannya dengan pembuatan akta otentik dan blangko akta PPAT.

Peranan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung Daya Saing Nasional- Mengurai Benang Kusut Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997- Penerapan Corporate Social Responsibility sebagai instrumen penataan Ruang Kawasan Pedesaan- Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah Pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sukabumi- Pelurusan Tugas Fungsi dan Kewenangan PPAT Ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional- Strategi Percepatan Legalisasi Aset Melalui Optimalisasi Sumberdqaya Manusia Pengukuran- Lembaga Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2012

Akta Notaris/PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dari Warga negara Indonesia Kepada Warga negara Asing di Propinsi Bali

Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah yang dilakukan tanpa akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT)

Perancanangan Aplikasi Layanan Informasi Pertanahan Untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berbasis Web Services

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan: Teori dan Praktik

Susunan purus IPPAT BPN dalam Rapor Merah Nomor 8.92.VIII

PPAT Surabaya Belh Kerja Organisasi dan Konggres Nomor 7.103.IX

Menangkan & Lanjutkan IPPAT 1 Satu Kata, Satu Perjuangan untuk Eksistensi Profesi dan Organisasi

Proses SK.PPAT Sebagus Bunyinya Konslidasi PP.ini Nomor 12.72.VI

Persiapan Pemakaian SABH-NG Cakum IPPAT, Siapa dan Mengapa

Ada Apa dengan Akta Koprasi ? BPN dan IPPAT dalam Catatan Nomor 4.100.IX

Blangko Dalam Masalah BPN & IPPAT Dalam Aksara Nomor 4.88.VIII

Diklat PPAT "Pertempuran" Baru Pasal 15.2.f nomor 7.79.VII

Masih Ada 12.000 Untuk PPAT Ketua Umum IPPAT Dalam Rebutan

Ketum IPPAT Harus Reformasi Pasal - pasal Banci nomor 3.87.VIII

IPPAT Siap Bersinergi dengan BPN Mengharap BPN dan IPPAT di Posisinya Nomor 4.124.Xi