Perancanangan Aplikasi Layanan Informasi Pertanahan Untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berbasis Web Services

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan: Teori dan Praktik

Susunan purus IPPAT BPN dalam Rapor Merah Nomor 8.92.VIII

PPAT Surabaya Belh Kerja Organisasi dan Konggres Nomor 7.103.IX

Menangkan & Lanjutkan IPPAT 1 Satu Kata, Satu Perjuangan untuk Eksistensi Profesi dan Organisasi

Proses SK.PPAT Sebagus Bunyinya Konslidasi PP.ini Nomor 12.72.VI

Persiapan Pemakaian SABH-NG Cakum IPPAT, Siapa dan Mengapa

Ada Apa dengan Akta Koprasi ? BPN dan IPPAT dalam Catatan Nomor 4.100.IX

Blangko Dalam Masalah BPN & IPPAT Dalam Aksara Nomor 4.88.VIII

Diklat PPAT "Pertempuran" Baru Pasal 15.2.f nomor 7.79.VII

Masih Ada 12.000 Untuk PPAT Ketua Umum IPPAT Dalam Rebutan

Ketum IPPAT Harus Reformasi Pasal - pasal Banci nomor 3.87.VIII

IPPAT Siap Bersinergi dengan BPN Mengharap BPN dan IPPAT di Posisinya Nomor 4.124.Xi

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Dan Petunjuk PPAT Di Indonesia Tahun: 1951-2003

Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT

Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA TANAH PADA DAERAH SEKITAR PUSAT GEMPA DI KECAMATAN IMOGIRI KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KOMPARASI KUALITAS PELAYANAN PPAT SEMENTARA DAN PPAT (STUDI DI KABUPATEN DEMAK PROPINSI JAWA TENGAH)

PENGARUH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP KINERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN SLEMAN

STUDI TENTANG HARGA TANAH DI KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR