PELAKSANAAN TUGAS JABATAN PPAT SEBAGAI PENUNJANG PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERAN PPAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS PPAT DALAM MENUNJANG KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS PPAT DALAM MENUNJANG KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KOTA PADANG

STUDI PELAKSANAAN PEMBINAAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) Dl WILAYAH EKS KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH

PENDAFTARAN AKTA PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH PPAT CAMAT DI KABUPATEN LUWU, PROPINSI SULAWESI SELATAN

STUDI PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM RANGKA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN BPHTB DANPELAYANAN PERTANAHAN Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

DAMPAK LAHAR DINGIN TERHADAP PERUBAHAN HARGA TANAH PADA KAWASAN TERDAMPAK DI KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PPAT DALAM MENUNJANG PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN PROVINSIJAWA TENGAH

Produktifitas Akta Oleh PPAT Sementara Dalam Rangka Pendaftaran Tanah di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat.

Peranan PPAT Sementara Dibandingkan Dengan PPAT Dalam Proses Pendaftaran Tanah di Kabupaten Boyolali.

Peningkatan Kualitas Akta PPAT Camat di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.

Buku Tuntunan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.

Tugas dan kewenangan pejabat pembuat akta tanah dalam kaitannya dengan pembuatan akta otentik dan blangko akta PPAT.

Peranan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung Daya Saing Nasional- Mengurai Benang Kusut Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997- Penerapan Corporate Social Responsibility sebagai instrumen penataan Ruang Kawasan Pedesaan- Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah Pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sukabumi- Pelurusan Tugas Fungsi dan Kewenangan PPAT Ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional- Strategi Percepatan Legalisasi Aset Melalui Optimalisasi Sumberdqaya Manusia Pengukuran- Lembaga Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2012

Akta Notaris/PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dari Warga negara Indonesia Kepada Warga negara Asing di Propinsi Bali

Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah yang dilakukan tanpa akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT)