Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara

AN INTRODUCTION TO AUSTRALIAN PUBLIC POLICY

Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, dan Keberlanjutan Ekologis

Membongkar Kegagalan CIA

Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan Volume 2 No. 1 Mei 2016: Penataan hubungan hukum dalam penguasaan dan pemilikan serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria; Politik hukum pengelolaan perkebunan berbasis prinsip-prinsip hak asasi manusia; Integrasi penataan pertanahan dalam kerangka penataan wilayah pesisir dan lahan atas terpadu; Bertani diantara himpitan tambang; Integrasi sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan one map policy; Computer assisted mapping potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna mendukung perlindungannya; Kajian upaya pengendalian penggunaan tanah di kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah; Assessment sales ratio, suatu alat pengukur kinerja penetapan NJOP.

MEMBANGUN INOVASI DI ERA PANDEMI

INKONSISTENSI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IJIN BARU DENGAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (ptsl) DI KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

KEBIJAKAN SATU PETA UNTUK TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

UPAYA PENYELESAIAN PENGUASAN TANAH KAWASAN HUTAN DENGAN PENDEKATAN SPASIAL MENUJU REFORMA AGRARIA DAN PERHUTANAN SOSIAL (STUDI DI DESA KEDUNGSARI, KECAMATAN TEGALDLIMO, KABUPATEN BANYUWANGI)

PEMANFAATAN RECEVIVER GNSS RTK SMART TB5 DENGAN METODE RTK-NTRIP UNTUK PENGUKURAN TITIK BATAS BIDANG TANAH

PEMANFAATAN CITRA SATELIT UNTUK PEMBUATAN PETA TEMATIK PENGGUNAAN TANAH

PROBLEMATIKA KEABSAHAN JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN TANAH DI KAWASAN TRANSMIGRASI DESA HARAPAN JAYA KECAMATAN LASALIMU SELATAN KABUPATEN BUTON

EVALUASI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH EKS KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS

SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP ( STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR )

PROBLEMATIKA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DAN SOLUSI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUNWAY 3 BANDAR UDARA INTERNATIONAL SOEKARNO-HATTA DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

LAPORAN HASIL PENELITIAN STRATEGIS/SISTEMATIS TAHUN 2019 JUDUL LAPORAN METADATA PERTANAHAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN SATU PETA ( ONE MAP POLICY) DI KOTA SURAKARTA DAN SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH)

HIMPUNAN POLICY BRIEF PERMASALAHAN DAN KEBIJAKAN AGRARIA, PERTANAHAN, DAN TATA RUANG DI INDONESIA

Diseminasi Informasi Pertanahan Melalui Kelompok Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah Di Kabupaten Bantul

LEGISLATIVE DRAFTING FOR DEMOCRATIC SOCIAL CHANGE A MANUAL FOR DRAFTERS

IZIN PERALIHAN TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN SLEMAN