Pokok-Pokok Kebijaksanaan Pertanahan Di Indonesia seri ke-4

UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan UU No. 5 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Usulan Revisi Undang-Undang Pokok Agraria Menuju Penegakan Hak-hak Rakyat Atas Sumber-sumber Agraria

Perkembangan Hukum Agraria dan Politik Hukum Tanah Nasional

Status Hak dan Pembebasan Tanah Edisi Kedua

Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua

Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan - Dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah

Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah - Proses Pembuatan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974

Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

PEMETAAN DESA MISKIN DI KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN DATI II MAJALENGKA MELALUI PETA TEMATIK SUATU TINJAUAN DARI STANDAR KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM DENGAN MENGGUNAKAN KRITERIA SEMBILAN BAHAN POKOK.

PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PENEGASAN KONVERSI DAN PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA) DI DESA BANYURADEN KECAMATAN GAMPING.

Politik Hukum Agraria

Pokok-Pokok Hukum Perikatan

PENYIMPANGAN SISTEM JUAL BELI TANAH BEKAS TANAH PERDIKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (STUDI KASUS DI KALURAHAN KADILANGU, KECAMATAN DEMAK) DI KAB. DATI II DEMAK.

Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara

Tantangan Yang Menghadang Selatan

Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pengairan (Seri Hukum Agraria)

Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah Dilengkapi Dengan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa

Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945

Reformasi Pertanahan - Pemberdayaan Hak-hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hamkam, Teknis, Agama dan Budaya