PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: pihak
KATA KUNCI: pihak
 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN BATAS MAKSIMUM PENGUASAAN PULAU OLEH PIHAK ASING DI PULAU-PULAU KECIL.
(STUDI DI PULAU GILI NANGGU, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penguasaan Pulau,Batas Maksimum,Pulau,Pulau Kecil,Pihak Asing,Hak Guna Bangunan |
 | EVALUASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DENGAN MASYARAKAT ATAS TANAH EKS HGU PTPN VIII DI KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOGOR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penguasaan Tanah,Konflik Pertanahan,Kepemilikan Tanah |
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH NORMALISASI SUNGAI CILIWUNG DI JAKARTA SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Normalisasi Sungai Ciliwung,Problematika,Solusi |
 | DAMPAK PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG - CILINCING TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI PIHAK YANG BERHAK (Studi di Desa Bunibakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pemanfaatan Uang,Uang Ganti Rugi,Kondisi Sosial Ekonomi |
 | PEMBANGUNAN BASIS DATA PERTANAHAN MULTIGUNA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Basis Data Pertanahan,Multiguna Layanan,Tertib Administrasi Pertanahan |
 | DAMPAK PENGADAAN TANAH JALAN TOL JOGJA-BAWEN TERHADAP KESEJAHTERAAN DAN KEBERLANJUTAN PEKERJAAN PIHAK YANG BERHAK (Studi Kasus di Kalurahan Margokaton, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Ganti Rugi,Pemanfaatan Uang,Pengadaan Tanah |
 | ANALISIS PENERAPAN METODE PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH KLUSTER 4 DI KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - kualitas data pertanahan,Peningkatan Kualitas Data Pertanahan |
 | DAMPAK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN AKSES JALAN WADAS-BENDUNGAN BENER TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT DESA BENER, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Akses Jalan,Pengadaan Tanah,Dampak Sosial Ekonom |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA, DAN SOLUSI PENERAPAN SISTEM KPR DENGAN JAMINAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA KEPEMILIKAN RUMAH DI KECAMATAN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - KPR,Pertumbuhan Penduduk,Perumahan |
 | PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DI KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA, PADA TAHUN 2017-2021 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penguasaan tanah,kawasan hutan,Perpres Nomor 88 Tahun 2017,hutan lindung,satwa alam laut |
 | PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH HAK MILIK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DIATAS HAK MILIK PENDAFTARAN TANAH SPORADIK DI DESA GAGASARI KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap,PTSL,Pendaftaran Tanah Sporadik,Tumpang Tindih Hak Mil |
 | PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPΤΡΚΗ) UNTUK SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA) DI KABUPATEN BANYUWANGI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPTPKH,reforma agraria,Kabupaten Banyuwangi |
 | PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI JALUR MEDIASI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sengketa Pertanahan,Mediasi,Litigasi,dan Non,Litigasi |
 | ANALISIS PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penertiban tanah telantar,peraturan pemerintah,pemegang hak |
 | DAMPAK PENGADAAN TANAH BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN FISIK, SOSIAL, DAN EKΟΝΟΜΙ (Studi Pada Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan tanah,Perubahan,Dampak |
 | PENGGUNAAN MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKΕΤΑ TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) HAK ATAS TANAH DI KELURAHAN GUNUNG ANYAR TAMBAK, KECAMATAN GUNUNG ANYAR, KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Mediasi,Sertipikat Ganda,Hak Milik,Kantor Pertanahan |
 | PENGADAAN TANAH ISTIMEWA (Pengganti Tanah Desa yang Terdampak Pengadaan Tanah Bandara Yogyakarta International Airport) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah desa,Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa |
 | PROBLEMATIKA PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO - YOGYAKARTA TERHADAP TANAH BEKAS ONDERNEMING GROUND DI DESA KATEGUHAN KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - ganti rugi,status hak,tanah negara,onderneming ground |
 | IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AKSES JALAN DI ATAS TANAH HAK MILIK (Studi Sengketa Akses Jalan di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - sengketa tanah,akses jalan,mediasi,ishlah |
 | PELAKSANAAN DAN PERMASALAHAN PEMBERIAN GANTI RUGI TANAH SISA LUASAN LEBIH DARI 100 M² PADA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN TAPAK SUTET DI KABUPATEN BOYOLALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Ganti kerugian,tanah sisa,konsinyasi |
