
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | MENUJU PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL KEHUTANAN - Huma Indonesia - 2013 - Penyelesaian Konflik Kehutanan |
![]() | HUKUM HAK TANGGUNGAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DAN BENDA-BENDA DI ATASNYA - Sinar Grafika - 2020 - Hukum Agraria |
![]() | MENGENAL LEBIH DEKAT PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI INDONESIA - Gava Media - 2025 - Buku Manajemen Publik |
![]() | HUKUM AGRARIA SENGKETA PERTANAHAN PENYELESAIANNYA MELALUI ARBITRASE DALAM TEORI DAN PRAKTIK - PT. Refika Aditama - 2016 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan |
![]() | Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan - Prestasi Pustaka - 2010 - Kawasan Hutan |
![]() | PEDOMAN LENGKAP GANTO UNTUNG PENGADAAN TANAH MEMETAKAN SOLUSI STRATEGIS P[ENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA - Rene Book - 2015 - Pengadaan Tanah,Ganti,Rugi |
![]() | BAMPAK KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI TERHADAP RENCANA POLA RUANG DI KABUPATEN PEMALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - LSD,Rencana Pola Ruang,Lahan Sawah |
![]() | PEMBANGUNAN DATA TERINTEGRASI KELURAHAN LENGKAP: IMPLEMENTASI, PROBLEMATIKA, DAN STRATEGI (STUDI DI KECAMATAN SUKUN, KOTA MALANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Data Terintegrasi,Kelurahan Lengkap,Implementası,Problematika,Strategi |
![]() | KOMODIFIKASI TANAH ADAT ANALISIS TRANSFORMASI SISTEM TENURIAL TRADISIONAL DAN PRAKTIK BERADAT DI KAMPUNG ADAT KUTA, KABUPATEN CIAMIS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Komodifikasi,Tanah Adat,Sistem Tenurial Tradisional,Praktik Beradat,Kampung Adat Kuta |
![]() | DAMPAK PEMBANGUNAN EXIT TOL JALAN TOL PEKANBARU-BANGKINANG TERHADAP PERKEMBANGAN TRANSAKSI TANAH DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (STUDI DI EXIT TOL DESA PASIR SIALANG, KABUPATEN KAMPAR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pembangunan Jalan Tol |
![]() | PELAKSANAAN PROGRAM SERTIPIKASI TANAH LINTAS SEKTOR PERTANIAN (Studi Di Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung. Kabupaten Pandeglang. Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikasi tanah,program lintas sektor |
![]() | EFEKTIVITAS PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Efektivitas,ertipikat elektronik,kasus pertanaha,kepastian hukum,digitalisustATR,BPN |
![]() | MEDIASI TIPOLOGI SENGKETA, KONFLIK, DAN PERKARA PERTANAHAN PENYELESAIANNYA DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sengketa Tanah |
![]() | ANALISIS KEBLJAKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA WIYONO KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN STUDI KASUS TAHUN 2018 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi kebijakan,Pendaftaran Tanah Sistemat,Anomali,dan Analisis SWOT,Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebija |
![]() | OPTIMALISASI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM KAWASAN SEMPADAN PANTAL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Hak Pengelolaan,Pemerintah Kabupaten Pangandaran,Kendala,Pemanfaatan,Kewenangan |
![]() | KEPASTIAN KEPEMILIKAN ATAS TANAH RELOKASI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN SEMANTOK DI KABUPATEN NGANJUK, PROVINSI JAWA TIMUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kepastian Kepemilikan,Relokasi,Bendungan Semantok |
![]() | PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI PERTANAHAN (STUDI DI KAPANEWON GAMPING, KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pelaksanaan,administrasi pertanahan,pemerintah kahirahan,problematika |
![]() | PROBLEMATIKA PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Pengganti,Pendaftaran Tanah,Kepastian Hukum,Elektronik,Kantor Pertanahan |
![]() | UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (OVERLAPPING (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mediasi,Sengketa Pertanahan,Tumpang Tindih |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI DARI PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL BEKASI-CAWANG-KAMPUNG MELAYU DAN DAMPAKNYA TERHADAP KONDISI SOSIAL ΕΚΟΝΟΜΙ ΡIHAK YANG BERHAK (Studi di Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Jalan Tol,Pengadaan Tanah,Uang Ganti Rugi,Sosial Ekonomi |