Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM - Perspektif Moral Penegak Hukum yang Baik - Mencari Format Ideal Keadilan - Penerapan Hukum Progresif dalam Pemulihan Krisis Hukum - Masa depan Arbitrase sebagai mekanisme penyelenggaraan - Kebijakan Legislatif tentang pidana Denda Penerapannya dalam upaya penanggulangan Tindak KOrupsi

JURNAL KOSMIK HUKUM: Refleksi filsafat dalam putusan pengadilan - asas hakim mencari kebenran formil dalam perkembangan doktrin dan yurispudensi - kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana money laundering di Indonesia - Mewujudkan good corporate governance di perusahaan publik melalui pemberdayaan komisaris independen - penyelesaian sengketa perdagangan internasional dalam world trade organization - zakat sebagai sarana menanggulangi kemiskinan

MIMBAR HUKUM Aplication of origin rules in kaesong complex north korea - the pharmaceutical patent protection impact on indonesia drugs price - problems and progress in defining terrorism in international law - Mengembalikan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Sesuai Asas Hukum - Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai otoritas pengawas kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah - Masalah Transportasi Kota dilihat dengan pendekatan Hukum ,Sosial dan Budaya - Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandara Adisucipto Menjadi Bandara Internasional - - Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan,Rembang Jawa Tengah Penerapan Good Governance di Indobnesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pindana Korupsi - Pemafaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Kehutanan dalam melestarikan fungsi Lingkungan - Tingkat Integritas Instansi Pelayanan BPN dan Samsat di Prop.DIY - Perkawinan di bawah umur dalam persspektif hukum pidana dan Hukum Islam - Implementasi standar internasional hak ekosob oleh pemerintah Prop.DIY.

DEMOKRATISASI DAN PILIHAN-PILIHAN KELEMBAGAAN - Perkembangan dan Prospek Hubungan Sipil-Militer - Pengadilan Pidana bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokratisasi - The Relative Merits (and Weaknesses) of Presidential,- Demokratisasi Pemilihan Presiden dan Peran MPR di Masa Depan - Agenda Demokratisasi oleh dan untuyk Perempuan - Islam, Kultur Politik dan Demokratisasi.

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Penggarapan Tanah Perkebunan Tembakau Deli (Sengketa Nan Tak Kunjung Selesai) - Problematika Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah dan Kompetensi Pengadilan - Delik-delik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana - Persoalan Dalam Menyusun Sistem Informasi Pertanahan di Wilayah Penatausahaan Pendaftaran tanah yang Terletak Dalam Dua Zone TM 3' - Dinamika Perkembangan Wilayah dan Dampaknya terhadap Nilai Tanah.

Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana

Sejarah Pembaruan KUHP dan KUHAP

Hukum Pidana Internasional : Perkembangan Tindak Pidana Internasioanal dan Proses Penegakannya

Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum

Pengantar Hukum Pidana Internasional

Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa

IPDN Undercover: Sebuah Kesaksian Bernurani

Kapita Selekta Hukum Pidana Adat

PERSEPSI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH TERHADAP OKUPASI TANAH HAK GUNA USAHA (HGU) PTPN VIII BUNISARI LENDRA DI KABUPATEN GARUT

Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed

OKUPASI TANAH BEKAS PERKEBUNAN NV. RUBBER CULTURR MAATSCHAPY KUBANGKAKUNG DI DESA BANTARSARI KECAMATAN BANTARSARI KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH

STUDI KASUS SERTIPIKAT GANDA DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

PERKARA PERTANAHAN DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer

Hukum Pidana Materiil