UJI PERBEDAAN PENGUKURAN BIDANG TANAH YANG DIIKATKAN PADA TDT DAN CORS, BESERTA KESESUAIANNYA DENGAN PETA CITRA QUIKBIRD (Studi Di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur)

OTOMASI MANAJEMEN PETA UNTUK IDENTIFIKASI INFORMASI GEOSPASIAL DI KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PENERAPAN TEORI AKSI DALAM PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN PETA PENDAFTARAN SISTEM TUNGGAL DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I

PEMANFAATAN PETA ZONA NILAI TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN DALAM PERMOHONAN PERALIHAN HAK, SK PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK

UPAYA PENGUATAN HAK ATAS TANAH BAGI PETANI PENGGARAP (Studi Pada Tanah Negara Di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)

PEMBUATAN PETA WILAYAH RAWAN SENGKETA PERTANAHAN DI KOTA KENDARI

RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM INFORMASI SENGKETA KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik)

PENGEMBANGAN APLIKASI PENILAIAN TANAH MASSAL BERDASARKAN JARINGAN SYARAF TIRUAN BERBASIS GRAPHICAL USER INTERFACE UNTUK PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH (Studi di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman)

Daya Dahsyat Doa!

Perlawanan Petani Hutan Studi Atas Resistensi Berbasis Pengetahuan Lokal

Multiple Cropping teori Dan Aplikasinya

Pisau Bermata Dua Menuju Cita TKI Yang Bermartabat Dan Bermanfaat

Beberapa Penjelasan untuk menyertai Peta penggunaan Tanah DKI Jakarta Raya Sekala I : 20.000 (Berwarna). publikasi No.194

Peta Sebagai Bahan Informasi Tinjauan Umum.

Standar Peta Dasar Pendaftaran

1.Apa yang dimaksud Debgan Pemetaan Partisipatif. 2.Mengenalkan Pemetaan Partipatif. 3.Pertemuan-pertemuan Dalam Proses Pemetaan Partisipatif. 4.Geografi dan Koordinat Peta. 5.Jenis-jenis Peta dan Fungsi. 6.Membuat Peta Sketsa. 7.Pemetaan Dengan KOmpas. 8.Pemetaan Dengan GPS (Global Positioning System. 9.Membuat Peta Tiga Dimensi(3D0. 10.Alat-alat Pemetaan.

Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/puu-x/2012 di Kab. Sumbawa = Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kab.Kendal = Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal,1961-1970an = Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Perkebunan Tratak Batang = Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pangan di Kab.Kutai Barat Prop.Kalimantan Timur = Kompatabilitas petani Saat Legalisasi asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (studi di Desa Seboto Kec.Ampel Kabupaten Boyolali)= Dampak Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Nilai Tanah (Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur).

Pemberian Hak Milik dan kesejahteraan petani penerima Tanah EX.HGU PT Perkebunan X di Kec.Jenggawah Kab.Jember Prop.Jawa Timur

Peran Serta Kantor Pertanahan dalam Meningkatkan Kesejaahteraan Petani Kecil di Kab.Cianjur Prop.Jawa Barat.

Kritik Atas Penanganan Konflik Agraria di Indonesia = Reformasi Agraria: Momentum Keadilan dan Kesejahteraan = Pertarungan Aktor dalam Konflik Penguasaan Tanah dan Penambangan Pasir Besi di Urut sewu Kebumen = Belajar dari cilacxap: Kebijakan dari reforma Agraria atau Redistribusi Tanah = Membaca Karakteritris dan Peta Gerakan Agraria Indonesia = Legitimasi Identitas Adat dalam Dinamika Politik Agraria = RUU Pertanahan: Antara Mandat dan Pengingkaran Terhadap UUPA 1960 = Perkembangan Peraturan Mengenai redistribusi tanah dalam rangka reforma agraria di kabupaten Boyolali.