
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | PERIASAI PEREMPUANKESEPAKATAN INTERNASIONAL UNTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN Yayasan Galang - 1999 |
![]() | MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI SUBJEK HUKUM: KECAKAPAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM LAPANGAN HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK - The Samdhana Institute - 2017 - Masyarakat Hukum Adat,Hukum,Masyarakat Adat |
![]() | PERIASAI PEREMPUANKESEPAKATAN INTERNASIONAL UNTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN - Yayasan Galang - 1999 - hak asasi wanita |
![]() | JURNAL PERTANAHAN URGENSI PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN MELALUI MEDIASI ELEKTRONIK DALAM ERA DISRUPSI Volume 13. Nomor 1 juli 2023 - Pusat Pengembangan dan Standarisasi kebijakan Agraria, Tata Ruang Dan Pertanahan Kementerian Agraria - 2023 - Transformasi Digital,mediasi,elektronik,kasus,pertanahan |
![]() | PERUBAHAN ASET PENGHIDUPAN PIHAK YANG BERHAK PASCA PENGADAAN TANAH JALAN TOL YOGYAKARTA-BAWEN DI KALURAHAN TAMBAKREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan Tanah,Aset penghidupan,pihak yang berhak |
![]() | IMPLEMENTASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG TERHADAP OBJEK WISATA TERAS KACA KABUPATEN GUNUNGKIDUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pemanfaatan Ruang,Pengendalian Pemanfaatan Ruang |
![]() | PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTER - STPN Press - 2023 - Ilmu Ukur Tanah |
![]() | Buku Pegangan Praktisi Hukum (The Lawyer's Handbook) Buku I : Beracara Perdata di Peradilan Umum (Kompilasi Peraturan dan Perundangan) - PT. Citra Aditya Bakti - 1994 - Praktisi Hukum |
![]() | PENGANTAR ILMU HUKUM ADAT INDONESIA EDISI REVISI - CV. Mandar Maju - 2014 - Hukum Adat Indonesia |
![]() | HUKUM PERKAWINAN INDONESIA MENURUT PERUNDANGAN, HUKUM ADAT, HUKUM AGAMA. - CV. Mandar Maju - 2022 - Hukum Perkawinan Indonesia |
![]() | Himpunan Peraturan Perundangan BPN Bidang PdanPT Jilid 2 - Badan Pertanahan Nasional - 1990 - Pendaftaran Tanah |
![]() | Himpunan Ringkasan Peraturan Perundangan di Bidang Kehutanan dan Konservasi Hayati "dilengkapi beberapa artikel" - LPH Kehutanan Dan Lingk - 2004 - Kehutanan,Konservasi Hayati |
![]() | Himpunan Peraturan Perundangan Badan Pertanahan Nasional Bidang Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Jilid 2 - Pengadaan Tanah |
![]() | PERMASALAHAN TANAH ULAYAT PASCA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (Studi kasus Kelurahan Piai Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - PTSL,Pendaftaran Tanah,Tanah Ulayat,KAN |
![]() | DAMPAK DAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PASCA PEMBANGUNAN JALAN BALIGE BY PASS DI KECAMATAN BALIGE KABUPATEN TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Tata Guna Tanah |
![]() | KAMUS KEPUSTAKAWANAN INDONESIA EDISI 4 - Calpulis - 2017 - Perpustakaan,Kamus |
![]() | STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH TANAH ULAYAT DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP(STUDI DI KAMPUNG TOBATI DAN KAMPUNG ENGGROS, KOTA JAYAPURA) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL,Privatisasi,Hak Ulayat |
![]() | PROSES PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK DENGAN OBJEK RUMAH TOKO (STUDI KASUS PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN) - STPN Yogyakarta - 2012 - Perubahan HGU menjadi HM |
![]() | Tinjauan Peran PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Pertanian Setelah Pemberlakuan KTP-el Di Notaris/PPAT Agung Wibowo, S.H., M.Kn. - Prodiksus STPN - 2018 - PPAT,Tanah Absentee,KTP,el |
![]() | Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan Pertanahan Tahun 2015(peraturan Menteri,Keputusan Menteri, Instruksi Menteri Dan Surat Edaran) - Kepala Biro hukum dan Hubungan Masyarakat - 2016 - Himpuanan Peraturan |