PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: perundang
KATA KUNCI: perundang
 | TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 166/B/2022/PT.PTUN.JKT.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Pembatalan,Pengadilan Negeri,Pengadilan TUN |
 | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 149/PID.B/2023/PN.SKT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - putusan pengadilan,perlindungan hukum,kepastian |
 | KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH HAK MILIK ANTARA PERUSAHAAN PENGEMBANG DENGAN PEMILIK TANAH (Studi Perolehan Tanah Pengembang Perumahan di Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPJB,Penyediaan Tanah,Perusahaan Pengembang,Jual Beli |
 | PERUMUSAN SOLUSI DAN POTENSI DAMPAK PROBLEMATIKA STATUS PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH SURAT HIJAU DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Izin Pemakaian Tanah,Penguasaan Pemilikan Tanah,Surat Ijo,Tanah Partikelir |
 | PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Sertipikat Hak Guna Bangunan,Tumpang Tindih,Pengadilan Tata Usaha Negara |
 | PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KAWASAN HUTAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kawasan Hutan,Permasalahan Hukum,APIP |
 | PENGATURAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA, ANTARA YANG TERSURAT DAN TERSIRAT KAJIAN KRITIS UNDANG-UNDANG TERKAIT PENATAAN RUANG DAN SUMBER DAYA ALAM. - Fakultas Hukum UGM- UGM University Press - 2014 - Undang,Undang,Penataan Ruang dan SDA |
 | MASALAH PERTANAHAN DI INDONESIA LAPORAN INTERIM MENTERI NEGARA EKUIN/KETUA BAPPENAS DAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA - STPN Press - 2020 - Masalah Pertanahan |
 | Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Tahun 2022 - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN BIRO HUKUM - 2023 - Himpunan Peraturan PerUndang,Undangan Pertanahan |
 | Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri - Aksara Baru/Sinar Grafika - 2013 - Penggunaan Hak Atas Tanah |
 | HUKUM ACARA PERDATA TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN - Sinar Grafika - 2017 - Hukum Acara Perdata |
 | KUHP 2023 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA UNDANG-UNDANG RI NO.1 TAHUN 2023 - Sinar Grafika - 2024 - Undang,Undang & Peraturan |
 | HUKUM ACARA PERDATA LENGKAP & PRAKTIS HIR, RBg, DAN YURISPRUDENSI - Sinar Grafika - 2021 - Hukum Acara Perdata Lengkap |
 | HUKUM PAJAK DAN ACARA PERPAJAKAN - Universitas Terbuka - 2022 - Hukum PajakAcara Perpajakan,Hukum |
 | PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTER - STPN Press - 2023 - Ilmu Ukur Tanah |
 | EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM IMPLEMENTASI PENDAFTRAN TANAH KAWASAN SIAP BANGUN (KASIBA ) DI KOTA BATAM (KENDALA, ANALISIS DAN SOLUSI KEBIJAKAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Peraturan Perundang,Undangan,Kasiba,Aset,HPL |
 | PEDOMAN LENGKAP MENGURUS PERIZINAN TANAH DAN RUMAH - Anak Hebat Indonesia - 2022 - Hukum Agraria |
 | HUKUM ACARA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI INDONESIA - Reka Cipta - 2022 - Hak Kekayaan Intelektual |
 | HUKUM AGRARIA INDONESIA - Sinar Grafika - 2023 - UUPA |
 | DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA - Sinar Grafika - 2019 - Hukum Pidana,Indonesia |
