Pengaruh Perolehan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan KPT-BTN Terhadap Bekas Pemilik Tanah Di Desa Taman kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Provinsi Jawah Tengah

STUDI TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PADA KAWASAN PERUMAHAN DI WILAYAH KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG PROPINSI LAMPUNG

UPAYA PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN PENINGKATAN HAK ATAS TANAII UNTUK RUMAH SANGAT SEDERHANA (RSS) DAN RUMAH SEDERHANA (RS) DI KECAMATAN KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINS1 LAMPUNG

Pengaruh Perolehan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan KPR-BTN Terhadap Bekas Pemilik Tanah Di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah

STUDI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN iE NON PERTANIAN DI WILAYAH KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG

STUDI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PADA TANAH YANG TELAH DIBERI IZIN LOKASI DI KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN PROPINSI IiALIMANTAN TIMUR

PENGARUH PENAMBANGAN PASIR TERHADAP PERSEDIAAN DAN PRODUKSI TANAH SAWAH DIKECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN DATIII SUKABUMI

Studi pelaksanaan pembangunan Perumaham Pada Tanah Yang Telah Di Beri Izin lokasi Di Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan propinsi Kalimantan Timur

DAMPAK EKOLOGIKAL PEMBANGUNAN PERUMAHAN PADA LAHAN PERTANIAN DI DESA BANYURADEN KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi

Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Agraria Mengenai Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Dan Pelimpahan Wewenang Serta Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah.

Jurnal Mimbar Hukum : Penjaminan kredit usaha kecil melalui giralisasi dan transmisi jaminan kebendaan menjadi tunai - Kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan diperadilan perdata - Peran pemerintah dalam penanggulangan pecemaran air tanah oleh bakteri E.coli di kota Yogyakarta - Mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belaja daerah (studi kasus di Yogyakarta - Implementasi peraturan perizinan pembangunan perumahan bagi pengembang terkait aspek perlindungan konsumen di DIY - - Mekanisme Small claims court dalam mewujutkan tercapainya peradilan sederhana.cepat.dan biaya ringan - Melindungi keanekaraman hayati dalam kerangka protokol nagoya - Justices'Freedom of constitutional interpretation methot in the indonesian constitutional court -

Jurnal : Vertical Housing di Daerah Istimiwa Yogyakarta : Apartemen atau Rumah Susun ? = Pengembangan Hunian Vertical Jurnal : Vertical Housing di Daerah Istimiwa Yogyakarta : Apartemen atau Rumah Susun? = Pengembangan Hunian Vertikal Dalam Konteks Tata Wilayah Keistimiwaan DIY = Problem Lahan Kota & Implikasinya ( Kasus Kota Yogyakarta)= Arah Kebijakan Fasum & Fasos Perumahan DIY.

Vertical Housing di Daerah Istimewa Yogyakarta: Apartemen atau Rumah Susun?; Pengembangan Hunian Vertikal Dalam Konteks Tata Wilayah Keistimewaan DIY; Problem Lahan Kota Dan Implikasinya (Kasus Kota Yogyakarta); Arah Kebijakan Fasum dan Fasos Perumahan di DIY

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman; Undang-Undang No.20 Tahun 2011 Rumah Susun

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun

Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman

KAJIAN KESESUAIAN FISIK TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KOTA SERANG

Penerima Penghargaan Bidang Perumahan dan Pemukiman tahun 1995