Warta Perundang-undangan Edisi 115, 06 mei- 12 mei 2014: Ketika Kekerasan Seksual Terjadi di Sekolah Internasional.

Politik Ekonomi Kerakyatan

Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang

Tanya-Jawab Tentang Agraria, Perumahan dll soal Hukum sehari-hari

Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Legalisasi aset

PENGENDALIAN PERUBAHAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS.

PENGARUH PERKEMBANGAN INDUSTRI TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI KEC. SIDOHARJO KAB. DATI II SRAGEN PROP. JATENG.

EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DARI PERTANIAN KE NON PERTANIAN BERDASRKAN LOKASI RELATIF DI KECAMATAN ABIANSEMAL KAB. DATI II BANDUNG TAHUN 1984-1994.

ANALISIS PERUBAHAN BENTUK DAN LUAS PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RDTR KAWASAN LERENG DAN LEMBAH MERAPI DENGAN TEKNIK PENGINDERAAN JAUH DI KAB. SLEMAN YOGYAKARTA.

PEMANFAATAN PETA UNTUK STUDI PERUBAHAN BENTUK PENGGUNAAN TANAH KECAMATAN DEPOK KABUPATEN DATI II SLEMAN TAHUN 1981-1994.

PERANAN POLA TATA RUANG DESA TERHADAP PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DARI PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN CEPER KABUPATEN DATI II KLATEN.

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KEC. KASIHAN KAB. DATI II BANTUL.

PENGARUH PERKEMBANGAN KOTA TERHADAP PERUMAHAN DAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI KECAMATAN GOMBONG KAB. DATI II KEBUMEN.

PENGARUH RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KAB. DATI II PURWOREJO.

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DARI PERTANIAN KE NON PERTANIAN TERHADAP MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI CICALENGKA KAB. DATI II BANDUNG PROP. JABAR.

PENGARUH PERALIHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP PERUBAHAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI KECAMATAN GODEAN KAB. DATI II SLEMAN D.I.Y

Transformasi Besar - Asal-Usul Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang

Perubahan Sosial Dalam Teori Makro Pendekatan Realitas Sosial

Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi kajian dan kritik atas kebijakan desentralisasi di Indonesia

Perumusan Kebijaksanaan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia