Peraturan Perundang-undangan Pertanahan Bidang Pendaftaran Tanah Jilid I

Kumpulan Peraturan PerUndang-Undangan Tentang Pengukuhan Kawasan hutan

Pendidikan Pancasila

Pemberdayaan Setengah Hati - Sub Ordinasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan

Ilmu Perundang-Undangan 1 - Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan

Ilmu Perundang-Undangan 2

Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan

Hukum Tatanegara Teknik Perundang-Undangan

Dasar-Dasar Hukum Kehutanan - Edisi Revisi

Ketika Masyarakat Desa Berubah

Perundang-Undangan Agraria Indonesia

Reforma Agraria Perubahan Politik, Sengketa, Dan Agenda Pembaharuan Agraria Di Indonesia

Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara

Proses Pembuatan Akta Tanah di Kantor Notaris-PPAT Aries Djoko Surjono Kabupaten Bantul

Peranana PPAT Dalam Pendaftaran Peralihan HAT Terhadap Validasi BPHTB dan PPH

Tinjauan Peran PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Pertanian Setelah Pemberlakuan KTP-el Di Notaris/PPAT Agung Wibowo, S.H., M.Kn.

Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual beli Serta Permasalahannya(Studi Kasus Di Kantor PPAT Agung Wibowo, S.H., M.K,., Kabupaten Sleman)

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Karena Jual Beli Untuk Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Tugasnya Sebagai Pembuat Akta Untuk Perubahan Data Peralihan Hak Atas Tanah

Etika Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta-Akta Berkaitan Dengan Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018