HUBUNGAN LUAS PEMILIKAN TANAH TAMBAK GARAM DENGAN PENDAPATAN PETANl DI WILAYAH KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

PERANAN PEMANFAATAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA BANDUNG UNTUK PENYEDIAAN TANAH BAGI PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

STUDI TENTANG REKLAMASI PANTAI APO DI KOTA JAYAPURA PROVINSI IRIAN JAYA

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4TAHUN 1998 Jo. NOMOR 6TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERTAN HAK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN BANDUNG

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS DESAPERDIKAN DIDESAGDUPI3RNO KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN PROPINSI JAWA TIMUR

KONFLIK PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH TIMBUL ANTARA PETANI PENGGARAP DENGAN PIHAK PERUM PERHUTANI DI DESA SANTING KECAMATAN LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Di kelurahan medan Krio Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera utara

Manajemen Sumber Daya Manusia Perpustakaan

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang

EFEKTIVITAS PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG

Budidaya Ikan dan Udang Dalam Tambak

SISTEM PENGAJARAN Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI) dan Pertimbangan Metodologisnya

PERTIMBANGAN ASPEK TATA GUNA TANAH DALAM PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG TIGARAKSA KAB. DATI II TANGERANG SELAMA PELITA V.

PEMBERIAN PERTIMBANGAN ASPEK PENATAGUNAAN TANAH DALAM MENGENDALIKAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DARI PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KAB. DATI II TANGERANG.

Prosiding Seminar Nasional Pertanahan - Pembaruan Agraria

Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer

Hukum Kondominium Dalam Tanya Jawab

PELAKSANAAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN ASPEK TATA GUNA TANAH DALAM PENGURUSAN HAK ATAS TANAH Dl KA

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

IMPLIKASI PROGRAM INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur)