PERANAN KOORDINASI ANGGOTA PANITIA DALAM RANGKA PENYELESAIAN PROSES PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROP.DIY

Pertanyaan - Pertanyaan Mengenai Masalah-Masalah Pertanahan

Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer : Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris

Sikronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN BAGIAN PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK-HAK TANAH DI PROPINSI JAMBI DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM ADMINISTRASI PERTANAHAN.

PERANAN PENGHULU SUKU DI BIDANG PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK ADAT DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN DATI II SOLOK PROP.SUMBAR.

PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA IKUT MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN MALUKU UTARA PROPINSI MALUKU.

SERTIFIKASI TANAH WAKAF SEJAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BENGKALIS DAN PELAKSANAANNYA SESUAI DENGAN CATUR TERTIB PERTANAHAN.

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT SEKITARNYA DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN TEMON KAB. DATI II KULON PROGO PROP. DIY.

PERANAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK MEMPERLANCAR PELAYANAN PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN.

JUAL BELI TANAH HAK MILIK MENURUT PP 10/1961 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA AMBON.

PENERAPAN SISTEM LOKET DALAM PELAYANAN GUNA MENUNJANG KELANCARAN PROSES PENGURUSAN HAK TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PALEMBANG.

PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KAITANNYA DENGAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KOTAMADYA MATARAM.

HUBUNGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DENGAN PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTAMADYA BENGKULU.

PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK TANAH KAITANNYA DENGAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. DATI II BANTUL PROP. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PENGARUH PERTANAHAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN SOMBA OPU KAB. DATI II GOWA PROPINSI SULAWESI SELATAN.

KERJASAMA KANTOR PERTANAHAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENATA TANAH NEGARA TERCAPAI TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. BULUNGAN.

PENGARUH PENYULUHAN APARAT PERTANAHAN TERHADAP MINAT PESERTA DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH MELALUI PROYEK SERTIPIKAT TANAH DAERAH ALIRAN SUNGAI SOLO HULU DI KECAMATAN NGADIREJO KAB. DATI II WONOGIRI.

PENGARUH KONSOLIDASI TANAH PERTANIAN TERHADAP CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KEC. BUA PENRANG KAB. LUWU PROPINSI SULAWESI SELATAN.

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SECARA RUTIN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KEC. KUBUNG KAB. SOLOK.