Strategi dan Manajemen Resolusi Konflik,Sengketa dan Perkara Pertanahan Untuk Keamanan di Bidang Investasi

Penilaian Aset Pertanahan

Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah

Sengketa Agraria:Pengusaha Perkebunan Melawan Petani

Inventarisasi Ketentuan-Ketentuan Bidang Pertanahan

Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 - Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah

Penanaman Modal

Rumusan Hasil Rapat Kerja Badan Pertanahan Nasional 1992

PENGUKURAN DAN PEMETAAN GAMBAR SITUASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO.

TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA DATI II YOGYAKARTA.

PROSES PEMBUATAN GAMBAR SITUASI DI KANTOR PERTANAHAN KAB. SRAGEN.

UJI KETELITIAN PENGUKURAN KERANGKA POLIGON MENURUT PP NO. 10 TAHUN 1961 DI KANTOR PERTANAHAN KAB. DATI II MAJALENGKA.

PENSERTIPIKATAN TANAH MELALUI PROYEK PENINGKATAN PENATAAN PERTANAHAN DI KOTAMADYA MEDAN.

SUATU TINJAUAN TENTANG PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN TANAH DATAR.

SISTEM BIROKRASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROPINSI SUMATERA SELATAN.

TANAH SUKU DAN PERMASALAHANNYA DALAM KAITANNYA DENGAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KAB. FLORES TIMUR PROP. NTT

PENGARUH PENGAWASAN KEPALA KANTOR TERHADAP PERSONIL DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI.

PEMANFAATAN PETA PERTANAHAN DALAM PENETAPAN DAERAH ZONE INDUSTRI DI KECAMATAN CEMPAKA KAB. PURWAKARTA PROP. JAWA BARAT (STUDI KASUS).

KUALTIAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI CAMAT SELAKU PPAT DALAM UPAYA MENUJU TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.