Lokakarya Regional Konsolidasi Tanah Perkotaan Tanggal 12-13 Desember 1990 di Semarang

Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No. 34 Tahun 2003)

Pendaftaran Tanah di Indonesia - (Berdasarkan PP 24 Tahun 1997)

Penelitian Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Yang Terkait

Pengelolaan Keuangan Badan Pertanahan

Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian dan Diklat

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Hansip-Wankamra

Pokok-Pokok Kebijaksanaan Pertanahan di Indonesia Seri I

Pokok-Pokok Kebijaksanaan Pertanahan di Indonesia

Teknik dan Strategi Mengelola Sengketa dan Konflik Pertanahan (memadukan antara teori dan studi empiris)

Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Badan Pertanahan Nasional (Keppres No.26 Tahun 1988) Beserta Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN di Propinsi-Kabupaten-Kotamadya - (Keputusan Kepala BPN No 1 Tahun 1989)

Hasil Lomba Penulisan Ilmiah Pertanahan (LPI-P) 1995 - Buku 1

Hasil Lomba Penulisan Ilmiah Pertanahan (LPI-P) 1995 - Buku III Bagian 3

Himpunan Peraturan di Bidang Pertanahan dan Perumahan 1997-1998

Himpunan Peraturan di Bidang Pertanahan dan Perumahan Tahun 2002

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan 1998

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan dan Petunjuk PPAT di Indonesia - Tahun 1951-2003

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Prosedur dan Petunjuk Pembuatan Akta Pemilikan Hak Atas Tanah - Dilengkapi : Keppres No. 55 Tahun 1993, Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, Pembebasan Tanah