PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: pertanahan
KATA KUNCI: pertanahan
 | BUKU PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN TAHUN AKADEMIK 2017/2018 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2017 - Buku Pedoman |
 | HAK GUNA USAHA DAN HAK GUNA BANGUNAN SUMBER KONFLIK PERTANAHAN - Lentera Ilmu Cendekia - 2014 - Konflik Pertanahan,Ilmu Pertanahan,HGU dan HGB |
 | Mereka yang Dikalahkan: Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang - STPN Press - 2017 - Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat |
 | IMPLEMENTASI PERATURAN PENDAFTARAN TANAH WARIS OLEH NOTARIS - PT Refika Aditama - 2022 - Pendaftaran Tanah Waris,Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 |
 | Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria - STPN Press - 2012 - Teori Hukum Pertanahan |
 | Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan - Buku Kompas - 2008 - Sengketa,Tanah,Mediasi |
 | Pertanahan Agraria, dan Tata Ruang - Kencana - 2017 - Pertanahan |
 | LEGALITAS DAN LEGITIMASI SURAT KETERANGAN TANAH : mengusahakan perlindungan hukum yang realitis terhadap penguasaan tanah secara sah di indonesia - Yayasan Pustaka Obor Indonesia - 2024 - Surat Keterangan Tanah,SKT |
 | ANALISIS YURIDIS PENERTIBAN TANAH TELANTAR HAK GUNA BANGUNAN PT MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar,Tindak Lanjut |
 | ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN ANTARA AHLI WARIS BUANG MANAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.68 PK/TUN/2013) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perkara Pertanahan,Ahli Waris,dan Sertipikat Hak Pakai atas tanah |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENERTIBAN TANAH TELANTAR
(Studi Kasus Hak Guna Bangunan PT Tanah Mas Duaja di Kecamatan Tembalang. Kota Semarang, Jawa Tengah) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Telantar,Hak Guna Bangunan,Pelaksanaan |
 | PENINGKATAN KUALITAS DATA SPASIAL UNTUK MEMBANGUN DESA LENGKAP (Studi di Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PTSL,Kualitas Data,Desa lengkap |
 | PEMANFAATAN SERTIPIKAT TANAH HASIL PENDAFTARAN TANAH LINTAS SEKTOR BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA KALITENGAH KECAMATAN TENGAHTANI KABUPATEN CIREBON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah Lintas Sektor,UMKM,dan Pemanfataan Sertipikat Tanah |
 | EVALUASI UPAYA KANTOR PERTANAHAN MENUJU KOTA LENGKAP (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAGELANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PTSL,Kota Lengkap,bidang tanah |
 | EVALUASI PERCEPATAN PROGRAM PELAYANAN RABU LARIS TERHADAP INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BAGI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pelayanan publik,inovasi,reformasi birokrasi,Rabu LARISIndeks Kepuasan Masyarakat,IKM |
 | EVALUASI PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI PADA PENDAFTARAN TANAH SPORADIS MENURUT PERATURAN MENTERI ATR/KBPN NOMOR 16 TAHUN 2021 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Asas Kontradiktur Delimitasi,Evaluasi,Pendaftan |
 | PROBLEMATIKA TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN TANAH PADA OBJEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi di Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tumpang Tindih,Kepemilikan Tanah,PTSL |
 | PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PENGELOLAAN ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Arsip,Arsip Vital,Pengelolaan Arsip,Kementerian ATR,BPN |
 | IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KECAMATAN PATIKABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - RDTR,Implementasi,Kendala |
 | ANALISIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PTUN NO. 53/G/2020/PTUN.SBY) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pembatalan hak atas tanah,putusan pengadilan,penanganan kasus |
