PERANAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.630-912 TAHUN 1994 DALAM PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH ADAT MELALUI KONVERSI DALAM MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN.

PROSEDUR PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

PERANAN KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAMBI DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II JAMBI.

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PADANG PARIAMAN.

PENDAFTARAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAYAKUMBUH.

PELAKSANAAN KONVERSI HAK MILIK ATAS TANAH ADAT DALAM UPAYA MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BEKASI PROPINSI JAWA BARAT.

PENSERTIPIKATAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KECAMATAN ILIR TIMUR I KOTAMADYA DATI II PALEMBANG PROPINSI SUMATERA SELATAN

Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah.: Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah.

PERANAN KUALITAS APARAT PERTANAHAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT.

REDISTRIBUSI TANAH PERTANIAN DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK.

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT.

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH HUBUNGANNNYA DENGAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK TENGAH.

PELAKSANAAN SERTIPIKAT TANAH WAKAF KAITANNYA DENGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR

PERANAN CAMAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN DI KOTAMADYA DATI II AMBON PROPINSI MALUKU.

Reforma Agraria - Dalam Tinjauan Komparatif

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.6/1994 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN.

STUDI KASUS-KASUS PERTANAHAN DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG.

EVALUASI PEMANFAATAN PETA DASAR FOTOGRAMETRI DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SPORADIK PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG.