Kedudukan Hukum Tanah Bekas Hak Milik Adat Dari Masyarakat Hukum Dat yang Telah Diterbitkan Hak Guna Usaha Atas Tanah Tersebut Berdasarkan UUPA Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pertanahan (Studi Kasus di Propinsi Bengkulu)

Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional.

Memaknai Masyarakat Sipil Sebagai The Commons: Transisi dan Aksi dalam Tata Kelola Sumber Daya = Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sda = Potensi dan Permasalahan Pulau Sangiang Sebagai Obyek Tanah Terlantar = Sengketa Pemilikan Tanah Antara TNI dan Warga Masyarakat di Urutsewu Kebumen = Perjuangan Islam Untuk Menata Ketidakadilan Penguasaan dan Pemilikan Sumber Daya Agraria di Indonesia = Tanah dan Multikulturalisme Warga Moro-moro dalam Membangun Pertanahan Atas Konflik Lahan di Register 45 Mesuji Lampung

Meretas Kembali Jalan Panjang Pertanahan di Indonesia

Peran Serta Kantor Pertanahan dalam Meningkatkan Kesejaahteraan Petani Kecil di Kab.Cianjur Prop.Jawa Barat.

Peranan Pengembangan Karir Sumberdaya Manusia Terhadap Motivasi Kerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang

Peran Kantor Pertanahan dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin (Studi di Kab.Purworejo Prop.Jawa Tengah).

Kritik Atas Penanganan Konflik Agraria di Indonesia = Reformasi Agraria: Momentum Keadilan dan Kesejahteraan = Pertarungan Aktor dalam Konflik Penguasaan Tanah dan Penambangan Pasir Besi di Urut sewu Kebumen = Belajar dari cilacxap: Kebijakan dari reforma Agraria atau Redistribusi Tanah = Membaca Karakteritris dan Peta Gerakan Agraria Indonesia = Legitimasi Identitas Adat dalam Dinamika Politik Agraria = RUU Pertanahan: Antara Mandat dan Pengingkaran Terhadap UUPA 1960 = Perkembangan Peraturan Mengenai redistribusi tanah dalam rangka reforma agraria di kabupaten Boyolali.

Jaminan Kepastian Hukum dalam Penanganan Masalah Pertanahan di Lokasi Bencana Tsunami Nanggroe Aceh Darussalam.

Adaptasi Masyarakat Kota Salatiga Prop.Jawa Tengah Terhada dinamika pertanahan.

PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN UNTUK PENGELOLAAN GAMBAR UKUR (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara)

EFEKTIVITAS PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG

IMPLIKASI PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA MELALUI LEMBAGA PERADILAN TERHADAP KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3001 K/Pdt/2010)

PEMBUATAN APLIKASI PENGARSIPAN WARKAH PENDAFTARAN TANAH SECARA DIGITAL MENGGUNAKAN PHP FRAMEWORK DAN MySQL (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah)

EVALUASI PELAYANAN PERTANAHAN PADA HARI SABTU DAN MINGGU DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA BARAT

PEMANFAATAN PERMODALAN YANG DIPEROLEH PASCA LEGALISASI ASET BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN KECIL (Studi di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju)

IMPLEMENTASI CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM TERKAIT DENGAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN DAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA

PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Studi di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau)

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah)

INOVASI PERCEPATAN PELAYANAN PERTANAHAN (Studi Program One Day Service Office di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)