JUAL BELI TANAH HAK MILIK MENURUT PP 10/1961 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA AMBON.

PENERAPAN SISTEM LOKET DALAM PELAYANAN GUNA MENUNJANG KELANCARAN PROSES PENGURUSAN HAK TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PALEMBANG.

PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KAITANNYA DENGAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KOTAMADYA MATARAM.

HUBUNGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DENGAN PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTAMADYA BENGKULU.

PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK TANAH KAITANNYA DENGAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. DATI II BANTUL PROP. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PENGARUH PERTANAHAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN SOMBA OPU KAB. DATI II GOWA PROPINSI SULAWESI SELATAN.

KERJASAMA KANTOR PERTANAHAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENATA TANAH NEGARA TERCAPAI TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. BULUNGAN.

PENGARUH PENYULUHAN APARAT PERTANAHAN TERHADAP MINAT PESERTA DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH MELALUI PROYEK SERTIPIKAT TANAH DAERAH ALIRAN SUNGAI SOLO HULU DI KECAMATAN NGADIREJO KAB. DATI II WONOGIRI.

PENGARUH KONSOLIDASI TANAH PERTANIAN TERHADAP CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KEC. BUA PENRANG KAB. LUWU PROPINSI SULAWESI SELATAN.

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SECARA RUTIN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KEC. KUBUNG KAB. SOLOK.

TINJAUAN PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MENINGKATNYA MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN DI KEC. TANJUNG EMAS KAB. DATI II TANAH DATAR PROP. SUMBAR.

PENEGASAN KONVERSI BEKAS HAK MILIK ADAT DAN PERMASALAHANNYA PADA KANTOR PERTANAHAN KAB. DATI II BOGOR.

TINJAUAN TERHADAP PERAN AKTIF HUKUM TANAH ADAT MINANGKABAU DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KODYA SOLOK.

KAJIAN TERHADAP PROSES PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK BEKAS TANAH YASAN DI KANTOR PERTANAHAN KODYA SEMARANG.

SUATU KAJIAN TENTANG SIMULASI SEBAGAI SARANA PENYAMPAIAN INFORMASI PERTANAHAN DI KAB. KULON PROGO PROPINSI D.I.YOGYAKARTA.

PERANAN PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KAB. DATI II DEMAK PROP. JATENG.

PENGARUH PENGAWASAN KEPALA KANTOR TERHADAP PERSONIL DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PONTIANAK PROP. KALBAR.

PERANAN ADMINISTRASI NEGARA YANG BERDAYA GUNA DAN BERHASIL GUNA TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN KAB. DATI II KLATEN.

PERANAN PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. DATI II SAMBAS PROP. KALBAR.

KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KELURAHAN PARIT TOKAYA KEC. PONTIANAK SELATAN KOTAMADYA PROP. KALBAR.