Dimensi Pertanahan Kawasan Pantai Timur Prop.Sumatera Utara.

Kajian Kritis Atas Produk Kebijakan Pertanahan dan Agraria Untuk Mengembalikan Mandat UUPA.

Kebijakan Pertanahan pada Tanah-tanah Pasca Tambang Timah di Propinsi Bangka Belitung (Studi di Kabupaten Bangka Belitung).

Manajemen Konflik Petani Miskin Dengan Pengelola Perkebunan Akibat Kebijakan Pertanahan (Studi Kasus di Kabupaten Jember).

Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Peningkja Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dan Kota Magelang.

Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kantor Pertanahan (Studi di Kabupaten Banjarnegara Prop.Jawa Tengah).

Konsisten Kepentingan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Dalam Mensejahterakan Petani Miskin.

'Petani Penggarap dan Pengusaha Perkebunan': Dinamika Penguasaan dan Konflik Pertanahan dalam Kasus Reklaming Lahan di Bandar Betsy, Kabupaten Simalungun,Sumatera Utara.

Pelaksanaan Legalisasi Aset dan Pemberian Akses Reform Kepada Masyarakat Dengan Menggunakan Progam Larasita (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo).

Eksistensi Konsinyasi Pada Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo (Studi di Kantor Pertanahan Kota Semarang).

Dilema Pengelolaan Pertanahan di Kawasan Tapal Batas Kehutanan : Studi di Desa Cidugaleun, Kab.Tasikmalaya, Prop.Jawa Barat.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Tentang Penetapan Tanah Terlantar Sebagai Obyek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi di Kantor Wilayah BPN Prop.Banten).

Larasita Sebagai Terobosan Pelayanan Pertanahan? (Studi di Kantor Pertanahan Kota Medan, Prop.Sumatera Utara).

Eksistensi/Keberadaan Lembaga Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Bidang Pertanahan (Studi di Kantor Pertanahan Kota Semarang)

Administrasi pertanahan berbasis masyarakat sebagai penguatan aparat dan pemberdayaan masyarakat di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan

Iventerarisasi alas hak atas tanah sebagai instrumen penangkal konflik pertanahan (studi di kota semarang Prop.Jawa Tengah.)

Institusionalisasi Penyelesaian konflik pertanahan sebagi solusi pemberdayaan masyarakat (studi di Kab. Batang Prop.Jawa Tengah.)

Eksistensi Lembaga Konsinyasi pada pelaksanaan Ganti Rugi Tanah Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo (Studi di Kantor Pertanahan Kota Semarang).

Institusionsl Penyelesaian konflik pertanahan sebagai solusi pemberdayaan Masyarakat (studi di Kabupaten Batang Prop.Jawa Tengah).

PEMANFAATAN TEKNOLOGI GNSS CORS UNTUK DEMARKASI DI KAWASAN RAWAN BENCANA III PASCAERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 ( Studi di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman)