PENELITIAN SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan Volume 2 No. 1 Mei 2016: Penataan hubungan hukum dalam penguasaan dan pemilikan serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria; Politik hukum pengelolaan perkebunan berbasis prinsip-prinsip hak asasi manusia; Integrasi penataan pertanahan dalam kerangka penataan wilayah pesisir dan lahan atas terpadu; Bertani diantara himpitan tambang; Integrasi sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan one map policy; Computer assisted mapping potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna mendukung perlindungannya; Kajian upaya pengendalian penggunaan tanah di kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah; Assessment sales ratio, suatu alat pengukur kinerja penetapan NJOP.

PENGANTAR ILMU HUKUM, HTN DAN HAN

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah Bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum(Pertanahan)

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 JABATAN NOTARIS - Dilengkapi dengan: Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I Tahun 2003 Tentang Kenotarisan

Undang-Undang Bapan Pertanahan Nasional BPN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Himpunan Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Dan Peraturan Pelaksanaannya

Panduan Mengurus Izin Tanah dan Properti : Praktis

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Tahun 2015 (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden)

Anotasi Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 3 ( Penguasaan Dan Pemilikan)

Arah Baru Pendidikan Tinggi Agraria: Ruang Belajar STPN Menapaki Pengembangan Kader Birokrasi Pertanahan yang Memihak

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 DAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 18 TAHUN 2021

Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 2 ( Tata Usaha Negara )

ASPEK DASAR AGRONONOMI BERKELANJUTAN

EVALUASI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERCEPATAN PEMBENHAN DATA BIDANG TANAH KLUSTER 4 MELALUI SURVEI DATA PERTANAHAN

BHUMI JURNAL AGRARIA DAN PERTANAHAN PERSPEKTIF PEMIKIRAN HUKUM BARAT DALAM PENEMUAN HUKUM ADAT OLEH HAKIM

Aplikasi Autocad untuk pemetaan kadastral

Relasi Kuasa Dalam Strategi Pertanahan Di Desa Prigelan