Pengaruh Ketetapan MPR-RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Pelayanan Badan Pertanahan Nasional

Strategi Meningkatkan Realisasi Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Melalui Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematik Dalam Proyek Administrasi Pertanahan di Kota Semarang

Upaya Penigkatan Jumlah Produk Sertifikat Melalui Optimalisasi Fungsi-fungsi Baku di Kantor Pertanahan Kabupaten Karang Anyar

Strategi Peningkatan Jumlah Permohonan Sertifikat Konsulidasi Tanah Swadaya Melalui Optimisasi Kinerja fungsi-fungsi Baku di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri

Peningkatan Penyelesaian Kegiatan Pelayanan Pengukuran Bidang Tanah secara Sporadik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PESANTREN DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN PAMEKASAN

Rancangan Pengukuran Kinerja Berbasis Balanced Scorecard Pada Kantor Pertanahan Kota Manado

MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (STUDI KASUS DI KAMPUNG KRAGILAN KELURAHAN KADIPIRO KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA)

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI OLEH BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENYELESAIAN SENGKETA PERKEBUNAN NGRANGKAH PAWON (STUDI DI DESA BABADAN, KECAMATAN NGANCAR, KABUPATEN KEDIRI)

PELAKSANAAN REGISTRASI PERTANAHAN DALAM RANGKA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI DESA KANOMAN KECAMATAN PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

Implementasi Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat Pada Era Otonomi Daerah (studi kasus kantor pertanahan kota pontianak

PERANAN SUB SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO

Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Dalam Menerbitkan surat Keputusan Redistribusi Atas Tanah

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2005 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) di Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1998 Tentang Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanahan Kepada Masyarakat Khususnya Permonohan Sertifikat Melalui Pengakuan Hak di Kabupaten Banyuwangi

Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan: Teori dan Praktik

Digital Land: Integrating Technology into the Land Planning Process

The American Grass Book - A Manual of Pasture And Range Practices