PERAN SEKSI SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA DALAM MENANGANI SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI (Studi di Kantor Pertanahan Blora)

PENGARUH ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI

Hukum Agraria

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA KAUMAN KECAMATAN SINE KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

KEHILANGAN DAN KETERSEDIAAN PANGAN SEBAGAI AKIBAT PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI WILAYAH IBUKOTA KABUPATEN KULON PROGO DAN SEKITARNYA

KONVERSI PENGGUNAAN LAHAN PERTANIAN DAN TINGKAT KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA PETANI DI DAERAH PERKOTAAN DAN PINGGIRAN PERKOTAAN KABUPATEN BANTUL

Peran Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dalam Mereduksi Sengketa Pertanahan yang diupayakan Melalui Mediasi di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

KESESUAIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN CARUBAN KABUPATEN MADIUN

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PETANI UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERTANIAN DI DESA BANYUREJO KECAMATAN TEMPEL KABUPATEN SLEMAN

Himpunan Peraturan 3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1995-1996 - Dilengkapi Peraturan Pajak Deregulasi 26 Januari 1996

Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia

Tanya Jawab Perpajakan 1 - Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bea Meterai (BM) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Amandemen Undang-Undang Peradilan Umum - (UU RI No. 49 Th. 2009)

Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi - (UU RI No. 46 Th. 2009)

Amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara - (UU RI No. 51 Th. 2009)