Laporan Penelitian Faktor-faktor yang mempengaruhi sertikasi tanah di kab wonogiri dalam perspektif desa-kota

BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Perspektif Desa Kota dan Faktor-faktor Regional yang Mengaruhi Pensertifikatan Tanah di Kab.Magelang - Bentuk Arahan Peruntukan Penggunaan Tanahn Daerah Aliran Sungai Tangsi di Kec.Kaliangrik Kab.Magelang - Pemanfaatan Tanggul Pantai(Studi Tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat Pemakaimtanah "pakualaman Grond" - analisasi Dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pendaftran Tanah - Studi Assessment Ratio Nilai Jual Abyek Pajak (NJOP) Tanah Terhadap Harga Tanah di Kota Surakarta.

Bhumi Penentuan Model Nilai Tanah Untuk Penetapan Harga Dasar Tanah di Kabupaten Klaten Prop.Jateng - Kadaster Tiga Dimensi (D3) Dalam Pengaturan Pemanfaatan Ruang di Atas Tanah - Pengaruh Gempa Bumi Tahun 2006 Terhadap Perataan Jaringan Pada Kerangka Dasar Kadastral Nasional Orde3(Studi Kasus Pengukuran KDKN Orde 3 tahun 2007 di Kabupaten Gunung Kidul Prop.DIY - Pengaturan Wewenang Pengelolaan Tanah Negara - Tanah Negara :Sejarah Pengaturan - Mengembangkan Wakaf Tanah Jangka Waktu Tertentu Untuk Mengoptimalkan Fungsi Ekonomi Tanah(Kajian Normatif Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf) - Perspektif Petani Miskin Terhadap Progam Redistribusi Tanah dan Legalisasi Pantai Kec.Puring Kab.Kebumen - Kebudayaan dan Masyarakat Agraria - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform - Membangun Tanpa Menggusur.

Field Assessments Of Innovative Evaluation Methods

Javanese Ethics and World-View - The Javanese Idea of The Good Life

Geographic Information System: A Management Perspective

Local Governance in Developing Countries - Public Sector Governance and Accountability Series

The Contested Commons - Conversations between Economists and Anthropologists

One Century Of Sustainable Forest Management - With Special Reference to Teak in Java

Soil and the Environment an Introduction - Alan Wild

Rural Poverty and the Policy Crisis

Perspektif Meyakini Masa Depan Indonesia

One Southeast Asia - In A New Regional and International Setting

Jurnal Hukum: Bank Indonesia Dalam Tata Pemerintahan Indonesia - Penerapan Arbitrase On Line - Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan - Faktor-faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan perkara Korupsi - Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Indonesia - Pidana cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan HAN - Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan KDRT - Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat

Jurnal Hukum: The Essential of the 1945 - Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintah Daerah - Paradigma Baru Pembetukan dan Analisis - Pergeseran Aspek Hukum Publik - Kebijakan Perimbangan Keuangan - Ketaatan Masyarakat Internasional - Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan - Politik Hukum Lingkungan Hidup

Jurnal Hukum: Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi - Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana - Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di bidang Keuangan - Legalisasi Aborsi di Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana - Upaya Peningkatan Kwalitas Putusan Hakim Agung Dalam Melanjukan - Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara - Korelasi Antara Peraturan Daerah Perda - Permassalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta atas Musik

Acid Splash: Qisas Punishment to be Imposed Against the Offender - Stem Cell Research Development and its Protection in Indonesia -Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan dengan pengembangan Obyek Fidusia - Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha Mogok Kerja - Penerapan Prinsip Lisensi dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Publik -Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum ditinjau dari sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum - Kosekwensi Pembatalan Undang-undang Ratifikasi terhadap Keterikatan pemerintah Indonesia pada perjanjian Internasional - Penyelesaian Sengketa Tambang: Studi Kasus Sengketa antara masyarakat Samawa dengan PT.Newmont Nusa Tenggara - Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia - Penerapan Asa Itikad baik tahap prakontraktual pada perjanjian jual beli Perumahan - Status Hukum AsetPerusahaan Negara dalam Hukum Internasional - Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha melaksanakan wewenang penegakan Huku Persaingan Usaha - Socialisering Process Hukum Perburuhan dalam Aspek kebijakan Pengupahan - alternatif Kebijakan Peraturan Daerah Perspektif Gender bagi Buruh Migran Perempuan Madura.

Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM - Perspektif Moral Penegak Hukum yang Baik - Mencari Format Ideal Keadilan - Penerapan Hukum Progresif dalam Pemulihan Krisis Hukum - Masa depan Arbitrase sebagai mekanisme penyelenggaraan - Kebijakan Legislatif tentang pidana Denda Penerapannya dalam upaya penanggulangan Tindak KOrupsi

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Desentralisasi dan Demokrasi di Desa: Membangun Akuntabilitas Publik Melalui Kultur Lokal, Demokratisasi dan Pemilihan Kepala Daerah, Mencermati Pentingnya Evaluasi Politik Proses Formulasi Kebijakan Publik dalam perspektif Postpositif, Gender Budgeting: Kearah Keadilan dan Kesetaraan Jender, Implementasi Manajemen Modern Guna Mendukung Pelaksanaan Good Governance, Tantangan dan peluang Investasi di indonesia: Perspektif Birokrasi, Pengapdosian Community Policing System dalam Kepolisian Republik Indonesia

Jurnal Magister Hukum: Kontrak Bisnis Internasional dan Kaitannya dengan Analisis Ekonomi terhadap Kontrak, Koperasi dalam Perspektif Politik Hukum Ekonomi, Aspek Hukum Koperasi dalam Rangka Keseimbangan Kekuatan Ekonomi Nasional, Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No.5 Tahun 1999, Perlindungan hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya, Komentar Terhadap Rancangan Undang-undang Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Beberapa Masalah Hukum Kepailitan dan Pengadilan Niaga dalamUU No. 4 tahun 1998, Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Keterwakilan Rakyat dalam MPR: Ditinjau dari Politik dan Prasarana Perundang-undangan, Tarik Menarik Bentuk Negara Kesatuan dengan Negara Federal dan Tantangan Indonesia pada masa datang, Batasan dan Cara Perubahan Undang-undang Dasar 1945, Komisi Arbitrase dalam Penyelesaian Kasus Nelayan Indonesia di Perairan Indonesia