Penyederhanaan Sistem Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Pertanahan di Indonesia

Pengawasan Transfer Dana Elektronik dalam Perspektif Undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana Pencuician Uang dan Rekomondasi FATF

American Mass Media : Industries and Issues

Pemberdayaan Masyarakat - Mungkinkah Muncul Antitesisnya?

Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi - Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum

Manajemen Kota - Perspektif spasial

Konstruksi Dan Reproduksi Kebudayaan

Kriminalitas, Modernitas dan Identitas Dalam Sejarah Indonesia

Hukum Tata Negara Darurat

Kapitalisme dan Konfrontasi - Di Sabuk Perkebunan Sumatera, 1870-1979

Hukum Etika dan Kekuasaan

Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia

Konseling Dan Psikoterapi

Konsolidasi Tanah Perkotaan sebagai Kebijakan Pertanahan dalam Perspektif Wilayah (Studi Implementasi Mengenai Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Perspektif petani miskin terhadap progam redistribusi tanah dan legalisasi aset di pesisir Kec.Puring kab.Kebumen

kelembagaan Produksi-distribusi pasca okupasi : Perspektif Gendr (studi kasus di desa banjaranyar dan desa pasawahan kec.banjarsari ciamis prop.jawa barat)

Laporan Penelitian Faktor-faktor yang mempengaruhi sertikasi tanah di kab wonogiri dalam perspektif desa-kota

BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Perspektif Desa Kota dan Faktor-faktor Regional yang Mengaruhi Pensertifikatan Tanah di Kab.Magelang - Bentuk Arahan Peruntukan Penggunaan Tanahn Daerah Aliran Sungai Tangsi di Kec.Kaliangrik Kab.Magelang - Pemanfaatan Tanggul Pantai(Studi Tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat Pemakaimtanah "pakualaman Grond" - analisasi Dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pendaftran Tanah - Studi Assessment Ratio Nilai Jual Abyek Pajak (NJOP) Tanah Terhadap Harga Tanah di Kota Surakarta.

Bhumi Penentuan Model Nilai Tanah Untuk Penetapan Harga Dasar Tanah di Kabupaten Klaten Prop.Jateng - Kadaster Tiga Dimensi (D3) Dalam Pengaturan Pemanfaatan Ruang di Atas Tanah - Pengaruh Gempa Bumi Tahun 2006 Terhadap Perataan Jaringan Pada Kerangka Dasar Kadastral Nasional Orde3(Studi Kasus Pengukuran KDKN Orde 3 tahun 2007 di Kabupaten Gunung Kidul Prop.DIY - Pengaturan Wewenang Pengelolaan Tanah Negara - Tanah Negara :Sejarah Pengaturan - Mengembangkan Wakaf Tanah Jangka Waktu Tertentu Untuk Mengoptimalkan Fungsi Ekonomi Tanah(Kajian Normatif Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf) - Perspektif Petani Miskin Terhadap Progam Redistribusi Tanah dan Legalisasi Pantai Kec.Puring Kab.Kebumen - Kebudayaan dan Masyarakat Agraria - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform - Membangun Tanpa Menggusur.

Field Assessments Of Innovative Evaluation Methods