Peran Pejbat Pmbuat Akta Tanah Dalam Rangka Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Kantor PPAT Emanuel

STUDI PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PERALIHAN HAK KARENA JUALBELI Dl KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN

STUDI TENTANG PENINGKATAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KONTRIBUSI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH Dl KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

STUDI TENTANG PENINGKATAN PENERIMAAN PEA PEROLEHAN HAK ATASTANAH DAN BANGUNAN Dl KECAMATAN ALOK KABUPATEN SIKKA PROVINSINUSA TENGGARA TIMUR

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Dl KOTA MATARAM

STUDI DAMPAK PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PERALIHAN HAK KARENA JUAL BELI DIKABLPATEN CELACAP PROVINSIJAWA TENGAH

EVALUASI TERHADAP TINDAK LANJUT PEROLEHAN IZIN LOKASIDI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STUDI TENTANG PENERAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PERALIHAN HAK KARENA JUAL BELI DI KOTA SEMARANG

KONTRIBUSI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR

KAJIAN PELAKSANAAN PEROLEHAN TANAH UNTUK PERLUASAN PENGAMBILAN BAHAN BAKU PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) DAN MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN BPHTB DANPELAYANAN PERTANAHAN Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PEMBAGIAN TANAH ADAT (Studi Di Desa Detusoko Barat Dan Wologai Tengah Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Perpajakan Indonesia suatu pengantar

Perolehan Tanah Bagi Perusahaan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Menghitung Objek dan Cara Pengajuan Keberatan Pajak

Jurnal Iptek Pertanahan: Pergeseran urusa legalisasi aset dari administrasi publik lama ke pelayanan publik baru dalam kerangka pengurusan pertanahan demokrasis-Legalisasi aset dan dampaknya terhadap akses masyarakat sekitar-Rasa memiliki dan budaya organisasi Badan Pertanahan Nasional-Policy netwrk penyelesaian sengketa tanah-Legalisasi aset sumber daya tanah(Suatu Telaah Nomatif)-Telaahan teknis yuridis pendaftaran HGR atas dan bawahtanah melalui sistem 3 dimensihak guna ruang atas tanah dan hak guna ruang bawah tanah-Analisis kondusifitas iklim investasi daerah dari perspektif kemudahan perolehan tanah(studi kasus:kota surabaya)-Penerapan balaced scorecard sebagai tolok ukur prnilsisn kinrjs zbadan Pertanahan Nasional-Kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dan kementerian prtanian dalam rangka mewujutkan ketahan pangan

PEMANFAATAN PERSAMAAN REGRESI BERGANDA UNTUK UJI RASIONALITAS HASIL ESTIMASI HARGA TANAH TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENENTU HARGA TANAH (STUDI KASUS DI DESA KARANG LOR KECAMATAN MANYARAN KABUPATEN WONOGIRI PROPINSI JAWA TENGAH)

PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA PARIAMAN

Wewenang Pengawasan Terhadap Kewajiban Penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan