PELAKSANAAN PEMUMMAN KEMBALI PENDUDUK PANTAI SEBAGAI AKIBAT ABRASI DI DESA PENIBUNG KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan KOntribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pajak daerah(Studi Kasus Di Kabupaten Sleman)

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang

Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah di Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah = Evaluasi Pemetaan Partisipatoris di Kab.Grobogan (studi kasus Kec.Penawangan) = Kajian Hukum Tentang Keberadaan Hak Preoritas Dalam Penyelesaian Masalah Pertanahan = Eksistensi Hak Preoritas Dalam Rangka Perolehan Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Pertanahan di kota semarang) = Relasi Kuasa Dalam Pemberdayaan Petani (studi strategi pertanahan pemerintah desa prigelan Kec.pituruh, Kab.Purworejo) = Kadaster Kelautan Multiguna (tinjauan aspek informasi geospasial) = Perbandingan antara Capital Gain pada Investasi Tanah Dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Invlasi di Kab.Klaten (periode 2005-2013) = Eksistensi Tanah Eks Swapraja (Studikasus Tanah Sunan Ground Surakarta).

Petunjuk Praktis : Tata Cara Perolehan Tanah Untuk Industri

Perolehan hak Atas Tanah

Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah Melalui Optimalisasi Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Studi di Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman)

Serangkaian Kebijaksanaa Mengenai Devaluasi 1986 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1986,Tentang Penyesuaian harga Atau Nilai Perolehan Harta Berkenaan Dengan Perubahan Nilai tukar rupiah di Lengkapi...

Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional.

Peran dan Tanggung Jawab PPAT Dalam Penerimaan Bea Perolehan BPHTB pada Jual Beli Atas Tanah Di Kota Yogyakarta

Fungsi PPAT Dalam Jual Beli Tanah dan Bangunan yang Berkaitan dengan Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan HAT dan Bangunan

PEMANFAATAN PETA ZONA NILAI TANAH UNTUK RANCANG BANGUN APLIKASI LAYANAN PNBP, PBB DAN BPHTB (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah)

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun 1997

Sikronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia

Seri Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan

PENGARUH PEROLEHAN TANAH PT SEMEN GOMBONG TERHADAP MATA PENCAHARIAN DAN PENGGUNAAN UANG GANTI KERUGIAN OLEH BEKAS PEMILIK TANAH DI KABUPATEN DATI II KEBUMEN.

Studi Terhadap Sengketa Perolehan Tanah Untuk Pembangunan Resor di Kawasan Wisata Tanah Lot Kabupaten Tabanan Propinsi Bali

KONTRIBUSI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

Peran PPAT dalam penerapan sistem SELF ASSESSMENT pada pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangun (BPHTB) berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

Pweran dan Tanggung Jawa Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) Dalam Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB)