Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan

PROBLEMATIKA PENSERTIPIKATAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA GUNUNG SITOLI, PROVINSI SUMATERA UTARA (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Nias)

PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KLIENTELISME MAKNA POLITIK BANTUAN TUNAI DALAM PEMILIHAN UMUM

PENGANTAR PENGINDERAAN JAUH

PEMETAAN OBJEK REFORMA AGRARIA DALAM KAWASAN HUTAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANYUASIN)

Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

Bhumi : Jurnal Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional-Uji Perbandingan Metode Lauf dan Metode Affine Dalam Transformasi Koordinat Sistem Lokal ke Sistem Nasional-Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Pembinaan dan Pengawasan PPAT/PPATS di Kantor Pertanahna Jakarta Barat-Hak Atas Tanah Perairan Sungai di Kota Banjarmasin Sejarah, Budaya, dan Mekanisme-Sengketa Perolehan Tanah Pembangunan Resor di Kawasan Wisata Tanah Lot Kabupaten Tabanan Bali-Resolusi Konflik Pertanahan Dalam Tradisi Masyarakat Bali (Studi di Kabupaen Tabanan Provinsi Bali)

Land Acquisition - An Examination of The Principles of Law Governing the Compulsory Acquisition or Resumption of Land in Australia and New Zealand

Statistika Terapan Untuk Penelitian

POTENSI DAMPAK PENYEDERHANAAN ALAS HAK DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN MUARA ENIM

POTENSI DAMPAK PENYEDERHANAAN ALAS HAK DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LAHAT

EFEKTIVITAS KETENTUAN SP3L TERHADAP PEROLEHAN TANAH DI WILAYAH DKI JAKARTA

Pelanggaran PPAT Dalam Penitipan Uang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Sebelum Berlakunya Peraturan Menteri agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018

Peranana PPAT Dalam Pendaftaran Peralihan HAT Terhadap Validasi BPHTB dan PPH

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Beserta Akibat Hukumnya

Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual beli Serta Permasalahannya(Studi Kasus Di Kantor PPAT Agung Wibowo, S.H., M.K,., Kabupaten Sleman)

Tinjauan Yuridis Akta PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dari Warga Negara Indonesia Kepada Warga negara Asing Di Indonesia

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Praktik Hibah Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah

PARTISIPASI PEMERINTAH DESA DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP(PTSL)( STUDI DI DESA BENTENG DEWA KECAMATAN LEMBOR SELATAN)

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU