TANAH SUKU DAN PERMASALAHANNYA DALAM KAITANNYA DENGAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KAB. FLORES TIMUR PROP. NTT

PENEGASAN KONVERSI BEKAS HAK MILIK ADAT DAN PERMASALAHANNYA PADA KANTOR PERTANAHAN KAB. DATI II BOGOR.

PELAKSANAAN KETENTUAN BATAS MINIMUM TANAH PERTANIAN DAN PERMASALAHANNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

Kondominium dan Permasalahannya

Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia

Kenali Kepribadian Anda dan Permasalahannya

Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya

Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial

Perilaku Remaja dan Permasalahannya Berikut Hukum Pidana Bagi Remaja

Spirit Lima Presiden Republik Indonesia : Riwayat hidup, Perjuangan, Motivasi

UPAYA MENCEGAH ALIH FUNGSI TANAH SAWAH MENJADI NON SAWAH DI KECAMATAN GAMPING KECAMATAN GODEAN DAN KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI OLEH BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA PENGUATAN PERMODALAN BAGI PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL (STUDI DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI)

Jurnal Ilmiah : Hasil-Hasil Penelitian-Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Permasalahannya-Kendala-Kendala Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian)

Land Registration and Cadastral Systems - Tools Land Information and Management

Vocational And Technical Mathematics In Action - Samuel Levina

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NAASIONAL Metode Poligon dan Permasalahannya - Perlukah Dilakukan Pengukuran Ulang Terhadap Bidang-bidang Tanah Dengan Gambar Ukur yang Melayang? - Standarisasi Pengukuran dan Pemetaan Antara Harapan dan Kenyataan - Pendayagunaan Suveyor Berlisensi dan Permasalahan yang timbul dalam kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral - Surveyor Berlisensi: Privatisasi Tenga Hati - Evaluasi PMNA/KA. BPN Nomor 1 Tahun 1997 - Pemberian Izin Lokasi di Beberapa Kab./Kota setelah Berlakunya Keprres Nomor 34 Tahun 2003.

PENERAPAN GPS NAVIGASI UNTUK PENENTUAN SUDUT JURUSAN

DAMPAK REKLAMASI PANTAI DI DESA BESOLE KECAMATAN BESUKI KABUPATEN TULUNGAGUNG