Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya - Tinjauan Tentang Kerapatan Adat

PELAKSANAAN KETENTUAN BATAS MINIMUM TANAH PERTANIAN DAN PERMASALAHANNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer

Kondominium dan Permasalahannya

Kamus Sosiologi

Petskaha Vai: Konflik Tanah Pada Orang Walsa Papua

Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan Hukum Tanah : Antara Teori dan Kenyataan Berkaitan dengan Kesejahteraan dan Persatuan Bangsa.

STUDI PELAKSANAAN KONSULIDASI TANAH PERKOTAAN DI DESA AMANAH KEC.AMANAH KAB. DATI II MALUKU TENGAH

Prosiding Konferensi Internasional "Regulatory Reform on Indonesian Land Laws for People's Welfare

Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah - Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH

Batas Wilayah Negara Indonesia - "dimensi,Permasalahan dan Strategi Penanganan" (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Notaris/PPAT Aries Djoko Sujono Kab.Bantul

Dasar-Dasar Hukum Perumahan

Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional

Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH PEMEGANG HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL DIKABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSINUSA TENGGARA BARAT PASCA PENGADAAN TANAH

TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus PT Sawit Arum Madani dan PT Bina Peri Permai Makmur Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar)

MIGRASI DATA TEKSTUAL DARI MICROSOFT ACCESS KE ORACLE DALAM PEMBANGUNAN BASISDATA KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo)