Politik Ekonomi Kerakyatan

PENGARUH PERKEMBANGAN INDUSTRI TERHADAP PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KECAMATAN SAYUNG KAB. DATI II DEMAK.

TANAH SUKU DAN PERMASALAHANNYA DALAM KAITANNYA DENGAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KAB. FLORES TIMUR PROP. NTT

PENGARUH PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: SK.556/DJA/1996 TERHADAP PERMOHONAN KONVERSI PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH LABA PURA DI KOTAMADYA DATI II DENPASAR.

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SECARA RUTIN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KEC. KUBUNG KAB. SOLOK.

KONTRIBUSI PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KAB. BOGOR DALAM PENYEDIAAN PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 1987.

PENEGASAN KONVERSI BEKAS HAK MILIK ADAT DAN PERMASALAHANNYA PADA KANTOR PERTANAHAN KAB. DATI II BOGOR.

STUDI TERHADAP TATA KERJA PENYELESAIAN PERMOHONAN SERTIPIKAT DI KANTOR PERTANAHAN LAMONGAN

PENGARUH PENYULUHAN TERHADAP PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KEC.SUSUKAN KAB. BANJARNEGARA PROP. JAWA TENGAH

PENYEDIAAN TANAH UNTUK PERMUKIMAN DENGAN CARA KONSOLIDASI TANAH DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PERMUKIMAN YANG TUMBUH SECARA ALAMIAH DI DESA NOGOTIRTO KEC.GAMPING KAB.SLEMAN PROP. DI YOGYAKARTA

Buku Pintar Pengembangan Regulasi Desa

Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-peraturannya)

PENGARUH JUMLAH PERMOHONAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH TERHADAP TUNGGAKAN BERKAS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL.

Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Sumber Daya Bumi

Warta Perundang-undangan edisi 117, 20 mei- 26 mei 2014: Awas Anak dari Pedofilia.

Prosiding Seminar Nasional Pertanahan - Pembaruan Agraria

Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya - Tinjauan Tentang Kerapatan Adat

PENGARUH PERKEMBANGAN INDUSTRI TERHADAP PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KECAMATAN KLARI KABUPATEN TINGKAT II KARAWANG.

Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak