
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | PENGARUH PELAYANAN KEPALA DESA/LURAH TERHADAP TINGKAT PERMOHONAN SERTIPIKAT TANAH DI WILAYAH KECAMATAN BONDOWOSO KABUPATEN DATI II BONDOWOSO. - BPN RI STPN - 1997 |
![]() | PEMETAAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN. - BPN RI STPN - 1997 |
![]() | Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer - Setara Press - 2010 - Hukum Administrasi Lingkungan |
![]() | Kondominium dan Permasalahannya - Mitra Kebijakan Tanah Indonesia - 1998 - Kondominium |
![]() | Hukum Kondominium Dalam Tanya Jawab - Ghalia Indonesia - 1990 - Hukum Kondominium |
![]() | Kamus Inggris Indonesia - An English-Indonesia Dictionary - PT. Gramedia - 1992 - Kamus,Kamus Inggris |
![]() | Kamus Fisika Bergambar - "Erlangga" - Fisika,Kamus |
![]() | Kamus Sosiologi - Pustaka Pelajar - 2010 - Sosiologi,Kamus |
![]() | Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Maret 1988 - MPR RI - 1988 - MPR |
![]() | Petskaha Vai: Konflik Tanah Pada Orang Walsa Papua - Kunci Ilmu - 2005 - Tanah,Konflik Tanah |
![]() | PENGARUH PERKEMBANGAN INDUSTRI TERHADAP PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KECAMATAN BUNGORO KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN. - BPN RI STPN - 1997 |
![]() | Perkembangan Pemikiran Ekonomi - Buku I Dasar Teori Dalam Ekonomi Umum - Yayasan Obor Indonesia - 1991 - Ekonomi,Pemikiran |
![]() | Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan Hukum Tanah : Antara Teori dan Kenyataan Berkaitan dengan Kesejahteraan dan Persatuan Bangsa. - Media Abadi - 2005 - Hukum Tanah |
![]() | Kamus Populer Istilah Islam - Aksara Baru/Rineka Cipta - 2004 - Kamus Islam |
![]() | Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur bersaranakan Bangun Guna Serrah.-Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Mamminasat dan Dampaknya di Pedesaan .- Pembangunan jalan TOL di Indonesia:Kendala Pembebasan tanah.- Mematakan Konflik Dalam pengadan Tanah Bandara Komodo.-Pengadaan Tanah untuk Siapa, Peniadaan Tanah dari Siapa.- Aspek Hukum Pidana pada penyelenggaraan Pengadaan Tanah .-Masalah pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU di Batang.-Aspek Ham Dalam Pengadaan Tanah.-Pengadaan Tanah dan Poblem Permukiman kembali.-Kosondolidasi Tanah Perkotaan sebagai Instrumen Pengadaan Tanah Bagi kepentingan Umum.- Ketersedian Tanah Bagi Masyarakat Rawan Bencana.-Rantai Komuditas Kewajiban Ilmu, Skala dalam Konflik Agraria Urutsewu - STPN-STPNPRESS - 2014 - Jurnal Ilmiah pertanahan |
![]() | PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH MASYARAKAT BADUY DI DESA KANEKER KEC. LEMINANDAMAR KAB. LEBAK - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | STUDI PELAKSANAAN KONSULIDASI TANAH PERKOTAAN DI DESA AMANAH KEC.AMANAH KAB. DATI II MALUKU TENGAH - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | Prosiding Konferensi Internasional "Regulatory Reform on Indonesian Land Laws for People's Welfare - DFH UI - 2012 - Prosinding |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARNYA TUNGGAKAN PERMOHONAN SERTIPIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KAB.KLATEN PROV. JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah - Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH - Rajawali Pers - 2008 - PGT,Penataan Ruang |