PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: perm
KATA KUNCI: perm
 | KONTRIBUSI PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KAB. BOGOR DALAM PENYEDIAAN PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 1987. - BPN RI STPN - 1995 |
| PENEGASAN KONVERSI BEKAS HAK MILIK ADAT DAN PERMASALAHANNYA PADA KANTOR PERTANAHAN KAB. DATI II BOGOR. - BPN RI STPN - 1995 |
| STUDI TERHADAP TATA KERJA PENYELESAIAN PERMOHONAN SERTIPIKAT DI KANTOR PERTANAHAN LAMONGAN - BPN RI STPN - 1996 |
| PENGARUH PENYULUHAN TERHADAP PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KEC.SUSUKAN KAB. BANJARNEGARA PROP. JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 1996 |
| PENYEDIAAN TANAH UNTUK PERMUKIMAN DENGAN CARA KONSOLIDASI TANAH DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PERMUKIMAN YANG TUMBUH SECARA ALAMIAH DI DESA NOGOTIRTO KEC.GAMPING KAB.SLEMAN PROP. DI YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 1996 |
 | Buku Pintar Pengembangan Regulasi Desa - FPPD - 2014 - Buku Pintar |
 | Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-peraturannya) - Ghalia Indonesia - 1987 - Jual Beli Tanah |
| PENGARUH JUMLAH PERMOHONAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH TERHADAP TUNGGAKAN BERKAS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL. - BPN RI STPN - 1996 |
 | Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen - Nusa Media - 2010 - Pemerintahan |
 | Sumber Daya Bumi - Gadjah Mada Univ. Press - 1984 - Sumber Daya Bumi |
 | Warta Perundang-undangan edisi 117, 20 mei- 26 mei 2014: Awas Anak dari Pedofilia. - 2014 - Majalah |
 | Prosiding Seminar Nasional Pertanahan - Pembaruan Agraria - Keluarga Besar Mahasiswa STPN - 2002 - ProsidingSeminar Pembaruan Agraria |
 | Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya - Tinjauan Tentang Kerapatan Adat - Grha Ilmu - 2009 - Nagari |
| PENGARUH PERKEMBANGAN INDUSTRI TERHADAP PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KECAMATAN KLARI KABUPATEN TINGKAT II KARAWANG. - BPN RI STPN - 1996 |
 | Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak - Raja Grafindo Persada - 2007 - Perlindungan Hukum |
| PELAKSANAAN KETENTUAN BATAS MINIMUM TANAH PERTANIAN DAN PERMASALAHANNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN. - BPN RI STPN - 1996 |
| AKIBAT PENGEMBANGAN AREAL PT.PUPUK KALTIM TERHADAP PERMOHONAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN BONTANG UTARA KOTA ADMINISTRATIF BONTANG KABUPATEN DATI II KUTAI. - BPN RI STPN - 1996 |
 | Pokok-Pokok Kebijaksanaan,Perencanaan, Pemprograman dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional - CV. Rajawali - 1986 - Pembangunan,Kebijaksanaan |
| PENGARUH PELAYANAN KEPALA DESA/LURAH TERHADAP TINGKAT PERMOHONAN SERTIPIKAT TANAH DI WILAYAH KECAMATAN BONDOWOSO KABUPATEN DATI II BONDOWOSO. - BPN RI STPN - 1997 |
| PEMETAAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN. - BPN RI STPN - 1997 |
