
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang - Mandar Maju - 2008 - Hukum Barang |
![]() | Aspek Legal Properti teori, Contoh, Dan Aplikasi - C.V Andi Offset - 2010 - Properti |
![]() | Pisau Bermata Dua Menuju Cita TKI Yang Bermartabat Dan Bermanfaat - Aksara Baru/Rineka Cipta - 2014 - TKI Dan Migran |
![]() | Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/puu-x/2012 di Kab. Sumbawa = Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kab.Kendal = Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal,1961-1970an = Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Perkebunan Tratak Batang = Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pangan di Kab.Kutai Barat Prop.Kalimantan Timur = Kompatabilitas petani Saat Legalisasi asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (studi di Desa Seboto Kec.Ampel Kabupaten Boyolali)= Dampak Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Nilai Tanah (Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur). - 2015 - Laporan Penelitian |
![]() | Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Melalui Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia = Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Negatif Bertendens Positif = Telaahan Krisis Sistem Pendaftaran Tanah Positif Antara Peluang dan Tantangan = Memudarnya Partisipasi Lokal Vs Menguatnya Peran Kelompok Elit Dalam Ruang Kebijakan Negara: Progam PPAN Jasinga = Krisis Petugas Ukur Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah = Peran Kepala Desa/Lurah Dalam Pensertipikatan Tanah. - Pusat Penelitian BPN RI - 2014 |
![]() | Jurnal Mimbar Hukum : Penjaminan kredit usaha kecil melalui giralisasi dan transmisi jaminan kebendaan menjadi tunai - Kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan diperadilan perdata - Peran pemerintah dalam penanggulangan pecemaran air tanah oleh bakteri E.coli di kota Yogyakarta - Mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belaja daerah (studi kasus di Yogyakarta - Implementasi peraturan perizinan pembangunan perumahan bagi pengembang terkait aspek perlindungan konsumen di DIY - - Mekanisme Small claims court dalam mewujutkan tercapainya peradilan sederhana.cepat.dan biaya ringan - Melindungi keanekaraman hayati dalam kerangka protokol nagoya - Justices'Freedom of constitutional interpretation methot in the indonesian constitutional court - - Ugm Press - 2013 - Jurnal Aspek Hukum |
![]() | Majalah Warta Perundang-undanga : Tolikara dan Perlindungan Umat Beragama. - 2015 - Majalah Warta |
![]() | Peta Lokasi Perlindungan Alam Propinsi daerah Tingkat I Kalimantan Barat - BPN TGT - 1986 |
![]() | Daerah Aliran Sungai Hutan Tropika
Tanggapan Hidrologi dan Tanah Terhadap Penggunaan atau Konversi - Gadjah Mada University Press - 1988 - Hutan,DAS |
![]() | Perlindungan Anak - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 - Kejaksaan - Undang,Undang |
![]() | Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara - Alumni - 1992 - Administrasi Negara,Perlindungan Hukum |
![]() | Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata - WALHI Dan PT. Gramedia - 1986 - Tanah,Perlindungan |
![]() | Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan: Kumpulan Makalah-Makalah Seminar - PT Refika Aditama - 2012 - Hukum Keluarga,Anak,Wanita |
![]() | Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak - Raja Grafindo Persada - 2007 - Perlindungan Hukum |
![]() | Seri Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan - Sinar Grafika - 2000 - Pajak |
![]() | PENGARUH PENYULUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH PADA PROYEK PENGHIJAUAN/PERLINDUNGAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SOLO HULU DI KECAMATAN WURYANTORO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI. - BPN RI STPN - 1997 |
![]() | Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer - Setara Press - 2010 - Hukum Administrasi Lingkungan |
![]() | Pengakuan dan perlindungan Hukum Hak Penguasaan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan Adat.-Ilmu Agraria Lintas disiplin: Tinjauan Filsafat Ilmu.-Merancang Metode Penelitian Agraria Lintas disiplin.-Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi (kajian terhadap putusan MK No. 35/PUU-X/2012; putusan MK No.50/PUUX/2012;dan putusan MK No.3/PUU-VIII(/2010) - 2014 - Laporan Penelitian |
![]() | Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah - STPN - 2013 - Jual Beli |
![]() | Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyediaan Tanah dalam Rangka Penanaman Modal Terkait Dengan Perlindungan Masyarakat adat Atas Hak Ulayat - Universitas Tanjungpura - 2008 - Kebijakan Pemerintah |