PELAKSANAAN PENCATATAN BLOKIR (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN DAN KANTOR KABUPATEN BANTUL)

STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH HAK KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT PANDUMAAN-SIPITUHUTA KABPUPATEB HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PENENTUAN LOKASI POTENSIAL PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KOTA SOLOL PROVINSI SUMATERA BARAT

Perlindungan Hukum Kriditur Dan Debitur Terhadap Hak Tanggungan Serta Hubungan Dengan Instansi Yang Terkait

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 814 K/Pdt/2009)

PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN DI KANTOR LELANG NEGARA MEDAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH MASSAL SWADAYA POLA AJUDIKASI Dl KELURAHAN SUKOW INANG UN KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGE TAN

SISTEM PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DALAM KAITANNYA DENGAN BISNIS PROPERTI DI KABUPATEN SLEMAN

PENGARUH FLUKTUASI SUKU BUNGA KREDIT BANK, NILAI TUKAR RUPIAH DAN LAJU INFLASI TERHADAP JUMLAH PENERBITAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

STUDI KOMPARASI MINAT PENSERTIPIKATAN TANAH DI LABORATORIUM DESA DAN BUKAN LABORATORIUM DESA DI KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang

Aspek Legal Properti teori, Contoh, Dan Aplikasi

Pisau Bermata Dua Menuju Cita TKI Yang Bermartabat Dan Bermanfaat

Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi

Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/puu-x/2012 di Kab. Sumbawa = Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kab.Kendal = Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal,1961-1970an = Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Perkebunan Tratak Batang = Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pangan di Kab.Kutai Barat Prop.Kalimantan Timur = Kompatabilitas petani Saat Legalisasi asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (studi di Desa Seboto Kec.Ampel Kabupaten Boyolali)= Dampak Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Nilai Tanah (Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur).

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Melalui Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia = Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Negatif Bertendens Positif = Telaahan Krisis Sistem Pendaftaran Tanah Positif Antara Peluang dan Tantangan = Memudarnya Partisipasi Lokal Vs Menguatnya Peran Kelompok Elit Dalam Ruang Kebijakan Negara: Progam PPAN Jasinga = Krisis Petugas Ukur Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah = Peran Kepala Desa/Lurah Dalam Pensertipikatan Tanah.

Jurnal Mimbar Hukum : Penjaminan kredit usaha kecil melalui giralisasi dan transmisi jaminan kebendaan menjadi tunai - Kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan diperadilan perdata - Peran pemerintah dalam penanggulangan pecemaran air tanah oleh bakteri E.coli di kota Yogyakarta - Mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belaja daerah (studi kasus di Yogyakarta - Implementasi peraturan perizinan pembangunan perumahan bagi pengembang terkait aspek perlindungan konsumen di DIY - - Mekanisme Small claims court dalam mewujutkan tercapainya peradilan sederhana.cepat.dan biaya ringan - Melindungi keanekaraman hayati dalam kerangka protokol nagoya - Justices'Freedom of constitutional interpretation methot in the indonesian constitutional court -

Majalah Warta Perundang-undanga : Tolikara dan Perlindungan Umat Beragama.

Peta Lokasi Perlindungan Alam Propinsi daerah Tingkat I Kalimantan Barat