JURNAL PERTANAHAN : POTENSI PERLINDUNGAN TANAH KOMUNAL MASYARAKAT ADAT DI DUSUN SADE I, KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERGESERAN POLA PERLINDUNGAN HUKUM : DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU DAN DOSEN DI INDONESIA

Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

PLURALISME HUKUM SUMBER DAYA ALAM DAN KEADILAN DALAM PEMANFAATAN TANAH ULAYAT

MENINJAU ULANG PENGATURAN HAK ADAT

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI ANAK DI INDONESIA

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing: Tinjauan Politik Hukum dan Perlindungan Warga Negara Indonesia

Hukum Perlindungan Konsumen

Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Dasar-Dasar Hukum Kehutanan - Edisi Revisi

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Beserta Akibat Hukumnya

Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditor dalam Pemberian Hak Tanggungan

Pelayanan PPAT dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli di Kabupaten Sleman

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Perlindungan Hukum Debitur dan Kreditur Dalam Hak Tanggungan

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH(PPAT) DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI

Problematika Sertipikat Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung(Studi Putusan Perdata Nomor 25/PDT.G/2015/PN.TMG)

Konstitusi Indonesia : UUD 1945 dan Amandemen I, II, III, dan IV Plus Piagam Jakarta, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, UUDS 1950, dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

KEARIFAN LOKAL PENGELOLAAN HUTAN ADAT

HUKUM PENYIARAN