Jurnal Hukum: Metode Konsulidasi Tanah untuk Pengadaan Tanah yang Partisipatif - Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal pada Enam Komonitas Adat Daerah Bengkulu - PertanggungJawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional - Asas Tanggung Jawaban Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Hidup - Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) - Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran HAM - Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia - Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Jurnal Magister Hukum: Kontrak Bisnis Internasional dan Kaitannya dengan Analisis Ekonomi terhadap Kontrak, Koperasi dalam Perspektif Politik Hukum Ekonomi, Aspek Hukum Koperasi dalam Rangka Keseimbangan Kekuatan Ekonomi Nasional, Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No.5 Tahun 1999, Perlindungan hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya, Komentar Terhadap Rancangan Undang-undang Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Beberapa Masalah Hukum Kepailitan dan Pengadilan Niaga dalamUU No. 4 tahun 1998, Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Keterwakilan Rakyat dalam MPR: Ditinjau dari Politik dan Prasarana Perundang-undangan, Tarik Menarik Bentuk Negara Kesatuan dengan Negara Federal dan Tantangan Indonesia pada masa datang, Batasan dan Cara Perubahan Undang-undang Dasar 1945, Komisi Arbitrase dalam Penyelesaian Kasus Nelayan Indonesia di Perairan Indonesia

Jurnal Magister Hukum: Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial - Kartu Debet: Fasilitas Elektronik Perbankan yang Menjanjikan - The Japanese Patent Law System - Urgensi Mempertahankan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1996 dari Sudut Pandang Konstitusi - Kepala Daerah dalam Perspektif Pemerintah Daerah - Subordination of Women in The Islamic Court and the Necessity of Femenist Theories: A Study of the Devorce Procedure in Indonesia - Keadaan Darurat serta Implikasinya dalam Penetapan Hukum Islam - Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin - Paradigma dan Pengelolaan Ilmu Hukum Postkriptum Sebuah Simposium

Dinamika Ham (JURNAL): Tentang Diskursus HAM Yang Berubah - Kalusa Sosial: Perlindungan Hak-Hak Pekerja - Hegemony And 'Logic' Of The New Order - Membangun Kesadaran HAM Dalam Praktek Masyarakat Modern - Menepuk Gelembung Busa, Menggusur Pendasaran Hak Asasi Manusia - Pelaksanaan Hak Asasi Manusia - Sensor, "Demi-Demi" Yang Menyertainya, Dan wacana Hak Asasi Manusia - Perlindungan hukum Terhadap Perkawinan Menurut Tata Cara Adat - Demokrasi, Demokratisasi, Dan Membangun Masyarakat Warga Yang Berkeberdayaan Di Hadapan Kekuasaan negara

Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi

Penghancuran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah

Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia

STUDI TENTANG PEMBATALAN HAK ATAS TANAH DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESESUAIAN WAKTU PROSES PENERBITAN SERTIPIKAT DALAM RANGKA PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN

Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual - (Intellectual Property Rights)

Pemanfaatan Visual Basic 6.0 Untuk Penataan Arsip Surat Ukur Dan Buku Tanah Secara Digital Di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo

PERLINDUNGAN DAN LEGALISASI ASET BAGI ORANG MISKIN MELALUI PENDAFTARAN TANAH SESUAI PASAL 19 (4) UUPA DI KELURAHAN BANDARHARJO, KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG

PERAN LEMBAGA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHANAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah)

PEMBUATAN APLIKASI PENGARSIPAN SURAT UKUR DAN BUKU TANAH SECARA DIGITAL MENGGUNAKAN PHP FRAMEWORK DAN MySQL (Uji Coba Di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya)

HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (STUDI KASUS DIKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI)

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PETANI UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERTANIAN DI DESA BANYUREJO KECAMATAN TEMPEL KABUPATEN SLEMAN

PENGUASAAN HAK ATAS TANAH PERMUKIMAN DI DAERAH SEMPADAN SUNGAI KEDUKAN DI KELURAHAN 5 ULU, KECAMATAN SEBERANG ULU I, KOTA PALEMBANG

Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan

Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup